TIMES MALANG, JAWA TENGAH – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu inisiatif ambisius pemerintah Indonesia yang dirancang untuk mengatasi persoalan gizi buruk, menurunkan angka stunting, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. 

Dengan peluncuran yang direncanakan pada Januari 2025, program ini memiliki target menjangkau 20 juta siswa pada tahap awal dan akan diperluas hingga mencakup 83 juta penerima manfaat, termasuk ibu hamil.

Anggaran yang dialokasikan untuk MBG mencapai Rp71 triliun dalam APBN 2025. Dana ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur, termasuk 5.000 dapur umum yang tersebar di berbagai wilayah. Jumlah dapur tersebut direncanakan meningkat menjadi 30.000 pada tahun 2027. 

Dengan pasokan bahan pangan seperti beras, ayam, telur, susu, dan sayuran yang diutamakan berasal dari petani lokal, program ini juga memiliki potensi untuk mendukung sektor pertanian domestik.

Namun, seiring dengan potensi manfaat besar yang diusung program ini, muncul pula tantangan dalam pelaksanaannya, terutama dalam pengelolaan anggaran yang begitu besar. 

Kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan penyimpangan dana, inefisiensi, dan dampaknya terhadap anggaran negara menjadi isu yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi fondasi penting untuk keberhasilan program ini.

Transparansi anggaran dapat dicapai melalui beberapa langkah utama. Pertama, publikasi laporan keuangan secara berkala harus menjadi prioritas. Laporan tersebut perlu mencakup informasi rinci tentang alokasi dana, pengadaan bahan pangan, dan realisasi penggunaannya. 

Publikasi ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa program ini dikelola dengan jujur dan bertanggung jawab.

Kedua, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Dengan membuka ruang bagi partisipasi publik melalui forum diskusi lokal atau kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), pengawasan terhadap program ini dapat diperkuat.

Pembentukan komite pengawas independen yang terdiri dari akademisi, tokoh masyarakat, dan LSM juga dapat meningkatkan kredibilitas pengawasan.

Ketiga, proses pengadaan bahan pangan dan layanan pendukung lainnya harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif melalui sistem e-procurement.

Ini akan meminimalkan risiko praktik korupsi seperti mark-up harga atau kolusi antara pemerintah dan penyedia barang. Semua proses pengadaan perlu didokumentasikan dan dapat diaudit secara publik.

Selain itu, audit independen dan evaluasi berkala menjadi langkah penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. Hasil audit harus dipublikasikan, dan setiap rekomendasi yang diberikan oleh auditor harus segera ditindaklanjuti. Evaluasi juga membantu menilai efektivitas program serta memungkinkan perbaikan untuk masa mendatang.

Edukasi masyarakat tentang transparansi anggaran juga menjadi elemen yang tak kalah penting. Ketika masyarakat memahami bagaimana membaca dan menganalisis laporan keuangan, mereka dapat berperan aktif dalam memastikan dana publik digunakan dengan baik.

Dengan demikian, keterbukaan anggaran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Menarik untuk melihat bagaimana negara lain telah berhasil dalam implementasi program serupa dengan prinsip transparansi. Sebagai contoh, Finlandia, yang dikenal memiliki sistem makan siang gratis terbaik, mempublikasikan laporan rutin mengenai komposisi makanan, sumber bahan baku, dan biaya per porsinya.

Langkah ini tidak hanya mendorong kepercayaan masyarakat, tetapi juga memastikan efisiensi melalui evaluasi publik yang berkesinambungan. 

Sementara itu, di Brasil, program makan siang sekolah yang didukung oleh undang-undang "PNAE" mewajibkan setidaknya 30% bahan makanan berasal dari petani lokal, dengan laporan anggaran yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Transparansi anggaran dapat mendorong keberlanjutan program sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan secara merata.

Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah besar menuju perbaikan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Namun, keberhasilannya tidak hanya terletak pada implementasi teknisnya, tetapi juga pada pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. 

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menunjukkan bahwa setiap rupiah dari dana publik dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak. 

Dengan keterbukaan, pengawasan, dan partisipasi aktif masyarakat, program ini tidak hanya akan menjadi solusi gizi, tetapi juga model baru dalam pengelolaan dana publik yang efektif dan efisien. (*)

***

*) Oleh: Tundung Memolo, S.Pd.Si., M.Sc., CEO Litbang Indomatika, Jawa Tengah.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi TIMES Indonesia.

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.