TIMES MALANG, MALANG – UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang terus mempercepat pembentukan lembaga sertifikasi profesi (LSP) miliknya. Hal itu diwujudkan dengan menggelar Workshop Penyusunan Skema dan Dokumen Lisensi Awal bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 3 sampai 7 Februari 2025 di Gedung Rektorat Lantai 4.

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Malang, Dr. Helmi Syaifuddin, menjelaskan bahwa workshop ini merupakan langkah strategis dalam mendirikan LSP di UIN Malang. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai fakultas dan Pascasarjana serta menghadirkan Jauhar Faradis, Master Asesor Kompetensi dari Yogyakarta, sebagai pemateri utama.

Dalam pelatihan ini, peserta menyusun sebanyak 12 skema sertifikasi yang nantinya akan diusulkan ke BNSP. Selain itu, mereka juga menyusun Materi Uji Kompetensi (MUK) untuk setiap skema yang diusulkan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil apresiasi BNSP pada 18 Desember 2024, di mana UIN Malang telah mendapat persetujuan untuk mengajukan pendirian LSP.

“Setelah mendapatkan apresiasi dari BNSP, tahap selanjutnya adalah pengusulan skema. Jika disetujui, CLSP UIN Malang dapat menyelenggarakan Pelatihan Asesor Kompetensi (askom). Setelah memiliki skema dan asesor, kita akan mengajukan Full Assessment atau lisensi awal ke BNSP,” ungkap Dr. Helmi.

Dalam materinya, Jauhar Faradis menjelaskan pentingnya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), okupasi, dan klaster dalam sistem sertifikasi BNSP.

“Skema sertifikasi berbasis klaster bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesi sesuai bidangnya. Penetapan standar kompetensi ini didasarkan pada keputusan menteri yang berlaku,” ungkapnya.  

Dr. Helmi menekankan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis UIN Malang dalam mempersiapkan dokumen lisensi awal sebelum dikirimkan ke BNSP.

“Verifikasi skema dan penyusunan dokumen full assessment sangat krusial agar CLSP UIN Maliki Malang segera memperoleh lisensi resmi,” pungkasnya.  (*)