TIMES MALANG, MALANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memastikan telah mematangkan usulan dan kajian pengembangan layanan TransJatim yang akan melewati sejumlah jalur di wilayah Kabupaten Malang. Rencana pengembangan sarana transportasi terpadu tersebut mendapat respons positif dari masyarakat.

Salah satu rute yang paling diharapkan warga adalah jalur Gadang–Kepanjen dengan jarak sekitar 18 hingga 20 kilometer. Rute ini dinilai strategis karena melintasi kawasan padat aktivitas, mulai dari permukiman, kawasan industri, hingga pusat pendidikan.

“Sangat setuju jika nanti ada transportasi umum TransJatim sampai ke Kepanjen. Akan sangat membantu masyarakat, termasuk para pelajar,” ujar Budi Hartono (65), pensiunan guru asal Kepanjen, Senin (26/1/2026).

Sepanjang jalur Kendalpayak, Pakisaji, hingga Penarukan Kepanjen, terdapat banyak pabrik serta sedikitnya delapan hingga sepuluh sekolah dari jenjang SD/MI hingga SMA/SMK. Namun, jalur tersebut saat ini minim sarana transportasi umum dan hanya dilalui satu jenis angkutan mikrolet yang dalam beberapa tahun terakhir jarang beroperasi.

Salah satu guru MTsN 6 Malang di Desa Sukoraharjo, Kepanjen, Nur Malikha menyebutkan, akses transportasi siswa selama ini terbantu oleh layanan antar-jemput menggunakan 17 mobil abumen.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, Eko Margianto, mengatakan sejumlah rute TransJatim telah diusulkan dan masuk tahap kajian. Rute tersebut mencakup wilayah utara, tengah, selatan, hingga timur Kabupaten Malang.

“Yang sudah masuk kajian adalah wilayah utara, rute Arjosari ke arah Kota Batu. Kemudian kami juga mengusulkan rute dari Hamid Rusdi ke arah selatan, ke wilayah tengah, serta dari simpang Kacuk Sukun ke selatan sampai Blitar,” jelas Eko.

Selain itu, Pemkab Malang juga mengusulkan rute ke arah timur dari Gondanglegi dengan muara di Terminal Talangagung Kepanjen. Pihaknya berharap Terminal Gondanglegi dapat difungsikan sebagai titik transit guna menunjang pengembangan tata kota. Sementara jalur Bululawang disiapkan untuk menyambut keberadaan exit tol dan mendukung pengembangan wisata Malang Selatan.

Halte Penumpang di Beberapa Titik

Eko menjelaskan, layanan TransJatim memiliki ketentuan jarak minimal 50 kilometer serta sistem pelayanan yang berbeda dengan angkutan umum konvensional. Salah satunya adalah kewajiban penggunaan halte resmi sebagai titik naik dan turun penumpang.

“Di TransJatim itu ada ketentuan jarak minimal 50 kilometer. Karena nanti ada halte-halte dan sistem pelayanan yang berbeda dengan angkutan umum biasa,” terangnya.

Ia berharap, pengembangan TransJatim di Kabupaten Malang dapat mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum yang lebih tertib dan terintegrasi. Menurutnya, meskipun beberapa ruas telah dilalui angkutan umum eksisting, sistem TransJatim mengharuskan kendaraan berhenti hanya di halte resmi dan tidak menaikkan penumpang sembarangan.

Di wilayah Kepanjen, sejumlah halte lama sebenarnya telah tersedia, meski jarang dimanfaatkan. Halte tersebut berada di Jalan H. Sun’an ruas Penarukan, Jalan Panji depan SDN Panggungrejo 4, serta Jalan Kawi depan ruko Pos Kepanjen.

Namun demikian, Eko menegaskan penyediaan dan penetapan halte TransJatim sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah kabupaten hanya berperan mengusulkan rute dan menyiapkan dukungan sesuai kebutuhan di lapangan. (*)