TIMES MALANG, MALANG – Sebuah kota pendidikan yang biasanya sibuk dengan jadwal kuliah dan wisuda, mendadak ramai oleh perdebatan yang lahir bukan dari ruang kelas, melainkan dari layar ponsel. Sebuah tempat hiburan malam, melalui media sosial, memamerkan strategi promosi yang menjadikan identitas seksual sebagai etalase dagangan. 

Sejak itu, diskusi publik pun bergeser: bukan lagi soal musik atau tata cahaya, melainkan soal batas antara kebebasan berekspresi, kepentingan bisnis, dan tanggung jawab sosial.

Di zaman ketika algoritma lebih berkuasa daripada kepala desa, promosi memang tidak lagi mengenal jam malam. Semua berlomba tampil paling berbeda, paling berani, paling mengundang klik. 

Kreativitas menjadi mata uang, sensasi menjadi bahan bakar. Tetapi di tengah perlombaan itu, satu pertanyaan mendasar sering tercecer: apakah semua hal pantas dijadikan alat jualan?

Identitas manusia, yang sejatinya lahir dari proses batin yang panjang dan personal, kini diperas menjadi konsep visual berdurasi 15 detik. Ia dikemas dengan musik cepat, filter cerah, lalu dilempar ke ruang publik digital seperti brosur diskon. Yang privat menjadi pajangan. Yang seharusnya dihormati, diperlakukan seperti properti promosi.

Pembelaannya selalu terdengar sama: ini hanya hiburan, ini hanya konten, ini hanya pasar bebas ide. Padahal ruang digital bukan ruang hampa. Ia ditonton oleh siapa saja: mahasiswa, pekerja, anak sekolah, bahkan anak yang belum bisa membaca, tetapi sudah mahir menekan tombol “berikutnya”. Ketika pesan komersial disebarkan tanpa sekat usia dan konteks, ia berubah dari ekspresi menjadi intervensi sosial.

Di titik ini, persoalan berhenti menjadi soal selera, lalu berubah menjadi soal tata kelola ruang publik. Karena ruang publik, betapapun modern bentuknya, tetap membutuhkan rambu. Tanpa rambu, jalan raya akan menjadi arena tabrakan. Tanpa aturan, pasar akan berubah menjadi kerumunan tanpa harga diri.

Ironisnya, negeri ini sangat rajin mengatur hal-hal kecil. Panjang rok siswa diperdebatkan, model rambut pelajar diawasi, upacara bendera dijadwalkan dengan presisi. Tetapi di ruang digital, tempat jutaan mata berkumpul setiap detik, etika sering diperlakukan seperti iklan pop-up: boleh ditutup, boleh diabaikan.

Kita hidup dalam zaman ketika moral dikalahkan oleh metrik. Bukan lagi benar atau salah, melainkan ramai atau sepi. Bukan lagi pantas atau tidak, melainkan viral atau tenggelam. Dalam logika ini, kontroversi bukan masalah, melainkan strategi. Semakin gaduh, semakin mahal nilai jualnya.

Tempat hiburan pun ikut beradaptasi. Mereka tak lagi hanya menjual musik dan minuman, tetapi juga simbol, identitas, bahkan kegaduhan. Identitas seksual, yang seharusnya berada dalam ruang penghormatan, dipindahkan ke rak promosi. Ia diperlakukan seperti tema dekorasi: bisa diganti, bisa diulang, bisa dipakai selama menarik pelanggan.

Di sinilah satir kehidupan modern bekerja dengan sempurna. Kita mengaku hidup di masyarakat yang menjunjung martabat manusia, tetapi tidak ragu menjadikan manusia sebagai materi iklan. 

Kita bicara tentang toleransi, tetapi mempraktikkan eksploitasi yang dibungkus kata “kreativitas”. Kita memuja kebebasan berekspresi, tetapi lupa bahwa kebebasan tanpa tanggung jawab hanyalah kebisingan yang diberi mikrofon.

Padahal, kota bukan hanya kumpulan bangunan, melainkan kumpulan nilai. Ia bukan sekadar titik di peta, tetapi ruang hidup bersama. Ketika ruang hidup bersama dijejali pesan-pesan komersial tanpa etika, maka kota perlahan berubah menjadi pasar malam permanen: terang, riuh, penuh warna, tetapi kehilangan arah.

Yang lebih mengkhawatirkan, semua ini berlangsung perlahan dan normal. Tidak ada sirene, tidak ada darurat nasional. Hanya video pendek yang terus bergulir, disukai, dibagikan, lalu ditiru. 

Hari ini satu tempat hiburan melakukannya, besok yang lain menyusul. Lusa, mungkin identitas apa pun akan sah dijadikan alat jualan, selama grafik penonton naik.

Kita pun menjadi penonton setia. Mengomentari, mencibir, lalu melupakan. Seperti menonton pertunjukan jalanan: ramai sebentar, lalu bubar tanpa bertanya siapa yang membersihkan sampahnya.

Maka persoalan sebenarnya bukan pada satu tempat hiburan, bukan pada satu akun media sosial, bukan pula pada satu jenis identitas. Persoalannya adalah pada arah. Ke mana ruang publik digital ini sedang dibawa? Apakah ia akan menjadi ruang dialog yang sehat, atau sekadar pasar tanpa etika yang menjual apa pun, termasuk harga diri manusia?

Jika lampu diskotik bebas berganti warna, hukum dan nurani seharusnya tetap stabil. Bukan untuk mematikan kreativitas, tetapi untuk memastikan bahwa kreativitas tidak berubah menjadi alat pemerasan nilai. Sebab ketika segalanya boleh dijadikan komoditas, yang tersisa hanyalah masyarakat yang terbiasa menertawakan hal-hal yang seharusnya direnungkan.

Dan di situlah tragedi kecil zaman ini bersembunyi: kita terlalu sibuk menonton layar, sampai lupa bahwa yang perlahan dijual bukan hanya tiket hiburan, melainkan batas-batas kepantasan itu sendiri.

***

*) Oleh : Ferry Hamid, Walikota LIRA Kota Malang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.