TIMES MALANG, MALANG – Pemkot Malang tengah menyiapkan kebijakan penetapan tarif resmi serta rencana pengembangan aplikasi khusus untuk becak listrik yang baru saja didistribusikan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Kebijakan ini disiapkan guna memberikan kepastian harga sekaligus meningkatkan kenyamanan wisatawan.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, selama ini tarif becak masih menggunakan sistem tawar-menawar. Ke depan, Pemkot Malang akan menetapkan tarif berdasarkan jarak tempuh tertentu agar harganya seragam.

“Kita sudah kerja sama dengan forum lalu lintas dan perguruan tinggi. Nanti ada hitungan kilometer tertentu yang akan kita tetapkan harganya supaya seragam, tidak ada lagi tawar-menawar, apalagi saat ada wisatawan,” ujar Wahyu, Rabu (21/1/2026).

Dalam penyusunan tarif tersebut, Pemkot Malang juga akan melibatkan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) serta pelaku travel. Masukan dari para pemangku kepentingan itu dinilai penting agar kebijakan yang ditetapkan dapat diterima semua pihak.

“Kita minta masukan dari PHRI dan travel agar ada kebersamaan, lalu kita tetapkan regulasinya,” ungkapnya.

Terkait jalur operasional, Wahyu menyebutkan becak listrik untuk sementara diprioritaskan melayani kawasan wisata. Pengoperasian diarahkan ke sejumlah titik tertentu yang menunjang aktivitas pariwisata di Kota Malang.

“Sementara ini kita fokuskan untuk wisata dulu, ke titik-titik pariwisata,” katanya.

Untuk mendukung operasional becak listrik, Pemkot Malang bersama PLN juga menyiapkan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Saat ini, telah tersedia 37 titik SPKLU di Kota Malang dan jumlah tersebut akan terus ditambah.

“Nanti akan kita tambah lagi, terutama di titik-titik dekat hotel dan kawasan pariwisata, supaya pengemudi lebih mudah dan cepat mengecas,” jelasnya.

Menanggapi kekhawatiran terkait keamanan sistem kelistrikan yang berada di bawah jok becak, Wahyu menegaskan aspek keamanan telah diuji oleh PT Pindad selaku produsen.

Terkait potensi benturan dengan moda transportasi lain seperti ojek online, Wahyu memastikan pangsa pasar becak listrik berbeda. Program ini merupakan pengganti becak konvensional, bukan penambahan armada baru.

“Ini dari pengemudi becak yang lama. Jumlahnya tetap sama dan tidak bersentuhan langsung dengan transportasi lain,” tuturnya.

Selain penataan tarif, Pemkot Malang juga berencana mengembangkan aplikasi khusus untuk pemesanan becak listrik. Aplikasi tersebut akan dikelola melalui paguyuban becak dan bekerja sama dengan PHRI, khususnya untuk menunjang sektor pariwisata.

“Kalau bisa ada aplikasi akan lebih enak, terutama untuk mendukung pariwisata. PHRI juga siap untuk pembinaan,” imbuhnya.

Wahyu menargetkan penataan tarif hingga pengaturan operasional becak listrik dapat direalisasikan tahun ini. Saat ini, Pemkot Malang masih melakukan kajian bersama forum lalu lintas dan perguruan tinggi sebelum menetapkannya dalam Peraturan Wali Kota (Perwali).

“Kita atur dulu dan koordinasi, sesegera mungkin kita terapkan,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu pengemudi becak penerima bantuan, Imam asal Kelurahan Arjowinangun mengaku sangat terbantu, dengan program tersebut. Selama ini ia menggunakan becak untuk kebutuhan harian, mulai dari antar-jemput hingga mengangkut barang dengan jarak cukup jauh.

“Kalau belok memang pelan, tapi sangat membantu. Sekali isi baterai bisa dipakai jauh, kadang sampai 15–20 kilometer. Ngecas sekitar tujuh jam,” ungkap Imam.

Ia menyebut tidak ada setoran maupun biaya tambahan dalam penggunaan becak listrik tersebut. 

“Gratis, tidak ada setoran. Sangat membantu untuk kami yang sudah sepuh,” tandasnya.(*)