TIMES MALANG, MALANG – KPU Kabupaten Malang memastikan mengelar debat publik paslon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang perdana, dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah, Jum'at (25/10/2024). 

Dalam tema debat publik perdana ini, tiap paslon akan mengurai tentang kebijakan sumberdaya manusia, yang terkait pelayanan pendidikan dan kesehatan, bidang sosial budaya, dan infrastruktur. Materi debat lainnya, terkait pariwisata, industri dan ekonomi, serta kesejahteraan perempuan, kelompok rentan dan difabel.

Hingga saat ini, tercatat 2,7 juta lebih penduduk Kabupaten Malang, yang mendiami 390 desa/kelurahan dan tersebar di 33 kecamatan. Berikut data dan fakta-fakta kebijakan program berikut isu-isu dan permasalahan krusial di Kabupaten Malang, yang tentunya bisa dikupas saat debat terbuka paslon Pilbup Malang nanti. 

Angka Kemiskinan Menurun

Angka kemiskinan masih didapati di Kabupaten Malang. Merilis data laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang tercatat pada Maret 2024 sejumlah 240,14 ribu jiwa. 

Faktanya, jumlah penduduk miskin ini turun sebesar kurang lebih 11,22 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi pada periode tahun sebelnya, per Maret 2023, yakni sejumlah 251,36 ribu jiwa.

Angka kemiskinan atau jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang ini, didapatkan BPS dari data enduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). 

Secara persentase, penduduk miskin di Kabupaten Malang juga mengalami penurunan dari 9,45 persen pada Maret 2023, turun menjadi sebesar 8,98 persen pada Maret 2024 lalu.

Menurut BPS, peta kemiskinan di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur cukup beragam, sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Pada tahun 2024 ini, tingkat kemiskinan Kabupaten Malang jika diurutkan dari rendah ke tinggi berada pada posisi urutan ke-17 se Jatim. 

Meski angka kemiskinan cenderung menurun, Kabupaten Malang masih dihadapkan fakta masalah kesejahteraan lain yang masih dialami masyarakat. 

Mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI, didapati kondisi penduduk Kabupaten Malang dengan beragam masalah kesejahteraan sosial. Tidak hanya penduduk miskin, namun juga termasuk keluarga rentan yang tidak punya pekerjaan, keluarga dengan lansia dan disabilitas.

Belum lama ini, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang, Pantjaningsih Sri Redjeki menyebutkan, berdasarkan DTKS Kemensos saat ini, ada sejumlah kurang lebih 1,2 juta jiwa atau 42 persen jumlah penduduk kabupaten Malang yang terdaftar dalam DTKS.

Pihak Dinas Sosial menyebut, 1,2 juta jiwa yang terdaftar dalam DTKS ini, harusnya menerima bantuan jaminanan perlindungan sosial pemerintah. Namun kenyataannya, belum semuanya menerima bantuan, terutama jaminan kesehatan.

Selain itu, Dinsos Kabupaten Malang mencatat, data penduduk Kabupaten Malang yang masuk DTKS ini bahkan mengalami tren kenaikan dibanding 2023 lalu, mencapai sekitar 900 ribu jiwa. 

80 Persen Kondisi Infrastruktur Jalan Mantap

Dihimpun dari data yang dirilis Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, saat ini untuk jalan kabupaten atau K1, sudah mencapa 80 persen dalam kondisi mantap. 

Kemantapan jalan Kabupaten Malang yang menjadi kewenangan Pemkab Malang ini juga disebut menunjukkan trend positif menuju 100 persen jalan mantap.

"Kemantapan jalan ini merupakan upaya Pemkab Malang menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat. Dan, perbaikan jalan telah dilakukan secara bertahap, dikerjakan sejak tahun 2021 hingga 2024 ini," demikian Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma, dalam keterangannya kemarin. 

Penanganan infrastruktur yang sudah dilakukan, lanjutnya, yaitu dengan pekerjaan rekonstruksi jalan sepanjang 511,6 kilometer, dan rehab jalan yang totalnya mencapai 324,32 kilometer. 

Pekerjaan infrastruktur ini, kata Khairul, belum termasuk pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala atau pemeliharaan rutin kondisional, penggantian dan pembangunan jembatan, drainase, dinding penahan tanah dan PJU.

Dengan demikian, bisa disimpulkan masih tersisa sekitar 20 persen jalan Kabupaten Malang yang kondisinya masih belum mantap dan butuh peningkatan. 

Kebijakan dan Pelayanan Kesehatan

Komitmen terhadap pelayanan dasar kesehatan bagi warga miskin telah diwujudkan oleh Pemkab Malang tedahulu, dalam visi programnya, Malang Makmur. Komitmen ini dengan mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima Bantuan Iuran Daerah (JKN PBID). 

Saat menjabat Bupati Malang, petahana Sanusi mengeluarkan kebijakan, terhitung sejak 1 Mei 2024, sejumlah 129.534 jiwa dijamin pembiayaan JKN PBID melalui APBD Kabupaten Malang, selama Mei sampai Desember 2024, dengan pagu anggaran Rp 56 milar. 

Hitungannya, Rp 46 miliar untuk membiayai iuran BPJS Kesehatan, dan Rp 10 miliar untuk cadangan pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang tidak tercover kepesertaan BPJS.

Komitmen petahana saat itu sebenarnya sudah direalisasikan, melalui program UHC yang dicanangkan akhir Februari 2023. Namun, program ini sempat terkendala di pertengahan 2023 lalu. Sebabnya, karena beban pembiayaan sangat tinggi, untuk bisa menanggung pelayanan JKN PBID, yang awalnya untuk 679.721 jiwa, dengan alokasi anggaran Rp194 miliar lebih.

Selain PBID, untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Malang yang baik, juga dilakukan dengan dukungan Pemkab Malang kepada kader-kader kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang merilis, jumlah kader kesehatan 25.075 orang se Kabupaten Malang mendapatkan bantuan insentif sesuai kebijakan Bupati sebesar Rp 1 juta perorang. Besaran insentif kader ini meningkat dari sebelumnya, yang hanya sebesar Rp 600 ribu/orang.

Kinerja Pendidikan dan Dukungan APBD

Kebijakan pelayanan pendidikan di Kabupaten Malang selama kurun tiga tahun terakhir mengalami peningkatan cukup signifikan. Nilai Indeks Pendidikan (IP) Kabupaten Malang turun pada tahun sebelumnya, yakni 0,04. Namun, angka IP mengalami peningkatan pada 2023, yakni sebesar 0,62. 

Angka Indeks Pendidikan ini mencakup capaian semua indikator kinerja pelayanan sektor pendidikan hingga 93,68 persen, dan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. 

Pada kepemimpinan Sanusi-Didik Gatot Subroto, pada 2024 ini direalisasikan sejumlah kebijakan Bupati Malang, untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus honorer/tidak tetap atau non-ASN. 

Rinciannya, pemberian Insentif Guru PAUD kepada sejumlah 6.032 orang, Insentif guru SD (non ASN) sebanyak 3.995 guru, Insentif guru SMP (non ASN) sebanyak 2.987 guru, juga Insentif bagi guru ngaji/guru sekolah Minggu/guru agama non muslim sebanyak 3.656 orang. 

Adanya tantangan bonus demografi mendatang, juga penting untuk menyiapkan sumberdaya manusia (SDM) yang kompeten, agar dapat bersaing di pasar dan dunia kerja. 

Upaya peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, berkurangnya pengangguran dan pada akhirnya bermuara pada penurunan angka kemiskinan yang signifikan, terus menjadi perhatian pemerintah. 

Di Kabupaten Malang, masih didapati potensi pesoalan ketenagakerjaan berupa pengangguran terbuka. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2023 lalu sebanyak 5,70 persen.

BPS mencatat, angka pengangguran terbuka ini turun 0,87 poin persen, dibanding TPT periode bulan yang sama pada tahun 2022. (*)