TIMES MALANG, MALANG – Sebagian besar warga Jawa Timur mau menerima money politic dari calon kepala daerah dalam Pilkada 2024. Hal itu terungkap dari survey yang dilakukan oleh Indopol pada periode September hingga Oktober 2024. Hasil survei tersebut dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Indopol, Ratno Sulistiyanto dalam Seminar Perilaku Politik di Era Digital Dalam Perspektif Sub Kultural Jawa Timur yang digelar oleh Globalizing Universitas Brawijaya Project di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Kamis (12/12/2024).

Menurut survei, sebanyak 55% responden di Jawa Timur menyatakan menerima pemberian uang atau barang dari calon kepala daerah, meskipun dengan alasan yang berbeda-beda. Pola tertinggi ditemukan pada responden yang menerima pemberian namun tetap memilih calon yang disukai, yaitu mencapai 32,63%.

"Yang paling tinggi adalah menerima pemberian tetapi memilih calon lain yang disukai. Jadi, kalau calon tersebut tidak disukai, pemberiannya tetap diterima, tetapi calon itu tidak dipilih," jelas Ratno.

Ia menambahkan, fenomena ini menandakan bahwa meskipun politik uang masih terjadi, pengaruhnya tidak selalu linier terhadap elektabilitas calon. “Uangnya diterima, tapi belum tentu dipilih kalau tidak disukai. Jadi, langkah utama kandidat adalah memastikan mereka disukai terlebih dahulu,” lanjutnya.

Survei ini juga mengungkapkan bahwa 15,75% responden memilih kandidat karena menerima pemberian langsung. Kelompok ini merupakan pemilih yang terpapar politik uang secara nyata.

"Mereka ini memilih semata-mata karena diberi. Ini adalah kelompok yang betul-betul menunjukkan bagaimana money politics bekerja," ujar Ratno.

Lebih lanjut, sebanyak 2,25% responden menyatakan menerima pemberian dari calon yang lebih dahulu memberi, sementara 2,25% lainnya memilih berdasarkan jumlah pemberian yang lebih besar. Angka ini menunjukkan bahwa persaingan kandidat dalam konteks politik transaksional kerap terjadi, terutama dalam menggalang dukungan pemilih yang mengutamakan keuntungan material.

Namun demikian, ada pula sekelompok pemilih yang tetap teguh pada prinsipnya. Sebanyak 15,5% responden menyatakan bahwa mereka tidak menerima pemberian apa pun dari calon kepala daerah. Kelompok ini memilih berdasarkan kriteria non-material, seperti visi, misi, dan program kerja kandidat.

Menariknya, survei juga menemukan bahwa 7,25% responden secara tegas menolak pemberian uang atau barang. Mereka mengidentifikasi diri sebagai bagian dari gerakan antipolitik uang.

“Ini adalah sinyal positif bahwa masih ada kesadaran di masyarakat untuk menolak praktik politik uang demi menjaga integritas demokrasi,” kata Ratno.

Hasil survei ini menyoroti beberapa tantangan besar yang dihadapi para kandidat dalam Pilkada 2024, khususnya di Jawa Timur. Meski politik uang masih menjadi elemen yang signifikan dalam kompetisi, hal itu tidak menjamin keberhasilan seorang kandidat. Pemilih cenderung lebih mempertimbangkan aspek lain, seperti kedekatan personal, kesukaan, dan program kerja.

“Angka 32,63% menunjukkan bahwa kandidat harus mampu membangun kedekatan emosional dengan pemilih. Tidak cukup hanya mengandalkan pemberian material, karena sebagian besar pemilih masih memilih berdasarkan preferensi pribadi,” tegas Ratno.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa praktik politik uang tetap menjadi ancaman bagi kualitas demokrasi. Untuk itu, ia mendorong para kandidat untuk fokus pada pendekatan programatik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Seminar ini turut menggarisbawahi pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Menurut Ratno, semakin tinggi kesadaran pemilih terhadap pentingnya integritas dan program kerja kandidat, semakin kecil pula ruang bagi politik transaksional untuk berkembang.

"Ini tugas kita bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga akademisi, media, dan masyarakat sipil. Kita perlu mendorong budaya demokrasi yang lebih sehat dan berorientasi pada nilai-nilai integritas," tuturnya. (*)