TIMES MALANG, SITUBONDO – Masyarakat Kabupaten Situbondo mengalami delusi karena acapkali menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), kendati demikian juga dipertemukan defisit moral di tengah Bupati Karana Suswandi ditahan KPK RI pada Selasa 21 Januari 2025. 

Tentu masyarakat Situbondo dipertontonkan orkestrasi licik dan culas para elit, rendahnya SDM masyarakat hanya di pertontonkan proyek legasi fee, tanpa sadar mereka menggasak uang rakyat. Bahkan legitimasi politik yang seharusnya sakral menjadi Dramaturgi.

Dramaturgi merupakan teori interaksi yang cukup populer dalam ilmu sosiologi dasar oleh Erving Goffman (1959), pada dasarnya Goffaman menjelaskan interaksi sosial hanya pertunjukan teater, seolah invidu yang memainkan karakter ludruk haruslah piawai agar penonton merasa puas, begitulah warga Situbondo di pertontonkan aktor politisi yang piawai.

Politisi yang mampu mengelola impresi serta citra politik sehingga melupakan kewajiban dasar sebagai pemimpin yang mempunyai tanggung jawab moral, melupakan jika aktor teater juga bisa berakhir dengan kejutan, ketidak pastian bahkan menghinakan, dan politisi harus siap menghadapi konsekuensi serupa dari pertunjukan mereka, tanpa harus mengorbankan penonton yang terbawa euforia semata. 

Euforia wajar tanpa pengecualian (WTP) pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo kerap mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), tentu menjadi sambaran dahsyat bagi BPK RI karena saat ini Bupati Situbondo Karna Suswandi menjadi tahanan KPK.

Bahkan sebagian masyarakat Situbondo rasa euforia kebersihan yang melekat pada Bupati Situbondo meski tersandung kasus dugaan korupsi dan menjadi tahan KPK, tak mampu mengubah mindset masyarakat yang terlalu asyik mengikuti orkestrasi Bupati Karna.

Pemerintah Situbondo meraih status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan impian seluruh instansi pemerintah baik yang berada di pusat atau di daerah, untuk mendapatkan predikat WTP Kabupaten Situbondo perlu memenuhi kriteria sesuai standar akuntansi, serta instansi terkait juga perlu melengkapi kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Barang tentu instrumental yang begitu ketat tidak mudah bagi pemerintah bermental korup guna mendapatkan nilai WTP yang membuat masyarakat terkesima serta peningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah daerah. Tentu bukan tidak mungkin pemerintah daerah melakukan keculasan untuk mendapatkan predikat WTP. 

Sama halnya kasus Ade Yasin Bupati Bogor terciduk Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pemberian suap terhadap jajaran pemeriksa BPK serta Inspektur Jenderal Kementerian Desa PDTT, didakwa menyuap Auditor Utama Keuangan Negara III BPK dan Kepala Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara sebesar Rp 240 juta untuk pemberian opini WTP.

Criminaloid Akibat Pencitraan Melampaui Kinerja 

imaging policy atau pencitraan politik saat ini menjadi propaganda yang terstruktur pasif dan masif, sehingga membuat masyarakat menjadi terbelakang. Edward Alshwaort (1907) menyebutkan masyarakat criminaloid merupakan Masyarakat pragmatis, permisif yang mewajarkan seorang yang punya track-record buruk mereguk kekuasaan.

Sebagian masyarakat Situbondo masih mengalami Criminaloid, mereka lebih memilih menonton dan mengagumi ludruk dengan gaya feodalisme, meski alur cerita akan tidak baik-baik saja. Bahkan memanfaatkan pilkada untuk menguras uang calon kepala daerah lewat jual beli suara, serangan fajar, dan lainnya. Tidak peduli pada ujungnya dijadikan alat merampok kembali uang rakyat.

Pola pikir masyarakatnya seperti ini yang akan menyuburkan praktik korupsi di daerah, WTP yang hanya dijadikan label pemerintah bersih oleh Ekuador politik untuk pencitraan dan kelompok masyarakat sebagai label dukungan anti korupsi sehingga terbangun mental pragmatisme, kita harus bersama mematikan mentalitas dan stigma tersebut. Sehingga tidak mudah di suguhkan orkestrasi-orkestrasi kembali di masa mendatang.

Sudah saatnya masyarakat Situbondo menatap kedepan, meninggalkan yang membuat terbelakang sehingga moralitas efektual dalam membela pemimpin bisa lebih benar, pemimpin yang tidak beretika hanya menonton kan pencitraan proyek yang ujungnya ada fee harus segera di tinggalkan, tanpa harus melihat bait bijak masalalu, karena itu semua hanya tipuan politik sesaat untuk melahirkan kesengsaraan kekal rakyat.

***

*) Oleh : Rasyuhdi, Alumni Universitas Nanjing China dan Aktivis Buruh.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.