TIMES MALANG, JAKARTA – Dalam dunia politik Indonesia, 100 hari pertama pemerintahan selalu menjadi waktu yang dinantikan untuk mengukur sejauh mana kinerja seorang pemimpin dan dampaknya terhadap rakyat.

Setelah Prabowo Subianto diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia, bersama Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, banyak harapan yang dibebankan pada mereka untuk membawa perubahan signifikan. 

Namun, meskipun antusiasme terhadap pemerintahan mereka cukup tinggi, hasil konkret yang dapat dilihat dalam 100 hari pertama menunjukkan beberapa masalah yang perlu segera diatasi.

Sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden, sejumlah kebijakan dan inisiatif telah diluncurkan, namun masih banyak sektor yang terasa belum terarah dengan jelas. Salah satu kebijakan besar yang dicanangkan adalah reformasi birokrasi yang diharapkan dapat mempercepat proses pemerintahan dan mengurangi praktik korupsi. Dalam kenyataannya, terobosan signifikan dalam perbaikan birokrasi tampak sangat terbatas. 

Sebagian besar kebijakan tersebut lebih berfokus pada restrukturisasi lembaga dan pengalihan kewenangan, tanpa ada indikator jelas mengenai perubahan yang dirasakan oleh masyarakat luas. Dalam hal ini, kinerja Prabowo dalam menciptakan birokrasi yang lebih efisien patut dipertanyakan, karena belum terlihat adanya dampak langsung bagi publik.

Di sektor ekonomi, Prabowo dan Gibran juga menghadapi tantangan besar dalam menciptakan stabilitas dan meningkatkan daya beli masyarakat. Meskipun pemerintah telah mengumumkan berbagai langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti penguatan sektor industri dan peningkatan investasi, namun data terbaru menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lambat. 

Inflasi yang cenderung tinggi, serta kenaikan harga bahan pokok, menjadi masalah yang semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Rencana besar Prabowo untuk menciptakan lapangan kerja melalui investasi dalam industri besar, seperti di sektor pertambangan dan manufaktur, masih belum dapat dirasakan dampaknya secara signifikan dalam 100 hari pertama.

Sementara itu, Gibran yang baru pertama kali menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia juga masih mengalami kesulitan dalam membuktikan kapasitas kepemimpinannya di tingkat nasional. Selama ini, Gibran dikenal sebagai pemimpin muda yang cukup sukses di Kota Solo, tetapi tantangan menjadi wakil presiden tentu berbeda jauh. 

Banyak pihak yang mengkritik kinerjanya yang terkesan lebih fokus pada urusan daerah, dengan sedikit kontribusi konkret dalam kebijakan-kebijakan besar tingkat nasional. Sebagai wakil presiden, peran Gibran dalam membantu Prabowo mengelola negara sangat vital, namun ia belum menunjukkan keberanian dan kejelian dalam mengambil keputusan yang bisa langsung berdampak pada kepentingan rakyat banyak.

Selain itu, di sektor kesehatan dan pendidikan, dua program prioritas yang sempat dijanjikan oleh Prabowo-Gibran, belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Meskipun ada beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, namun masalah klasik seperti ketimpangan kualitas layanan antarwilayah dan akses terhadap fasilitas dasar masih menjadi isu besar. 

Rencana untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan dan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, misalnya, belum terlihat implementasi yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemauan untuk membuat perubahan, implementasi kebijakan tersebut masih terhambat oleh birokrasi yang panjang dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam hal komunikasi politik, pemerintah Prabowo-Gibran juga mengalami tantangan besar. Seiring dengan janji-janji perubahan yang mereka sampaikan selama kampanye, kini mereka dihadapkan dengan realitas bahwa ekspektasi publik sangat tinggi. Namun, sejauh ini, komunikasi yang disampaikan oleh keduanya terkesan tidak cukup transparan dan terbuka. 

Sering kali, kebijakan-kebijakan besar diumumkan tanpa penjelasan yang memadai, yang membuat masyarakat bingung dan cemas tentang arah kebijakan yang sebenarnya. Selain itu, meskipun ada langkah untuk meningkatkan digitalisasi dan transparansi pemerintahan, implementasi nyata yang bisa dirasakan masyarakat belum terlihat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Prabowo dan Gibran memiliki visi besar untuk Indonesia, namun dalam 100 hari pertama ini, mereka masih harus bekerja keras untuk merumuskan kebijakan yang lebih terarah dan terukur. 

Tentu saja, tidak adil untuk mengukur kinerja pemerintahan hanya dalam waktu singkat, namun respons terhadap tantangan yang ada harus lebih cepat dan lebih jelas. Program-program yang ada belum memberikan gambaran konkret yang bisa mengubah kehidupan masyarakat secara langsung.

Kritik terhadap Prabowo dan Gibran dalam 100 hari pertama ini bukan untuk meruntuhkan harapan yang ada, tetapi untuk memberikan evaluasi yang jujur dan membangun. Pemerintahan ini perlu segera menunjukkan hasil yang lebih nyata dan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Jika dalam 100 hari pertama, berbagai kebijakan tersebut belum memberikan dampak yang signifikan, maka harapan untuk perubahan besar di masa depan akan semakin suram. Oleh karena itu, ke depannya, Prabowo dan Gibran harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang mereka buat tidak hanya berupa retorika belaka, tetapi benar-benar menghadirkan solusi bagi permasalahan yang dihadapi rakyat Indonesia.

***

*) Oleh : Abdullah Fakih Hilmi AH, S.AP., Akademisi dan Wirausahawan.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.