TIMES MALANG, JAKARTA – Selama ini, kita sering mendengar pemerintah meluncurkan berbagai program yang seharusnya dapat menjawab kebutuhan rakyat, tetapi kenyataannya banyak di antaranya hanya menjadi ajang penghabisan anggaran semata tanpa memberikan dampak signifikan. 

Program-program yang terkesan normatif ini cenderung jauh dari harapan masyarakat dan lebih berfokus pada pencapaian target administrasi daripada solusi nyata untuk mengatasi persoalan di lapangan. 

Hal ini memunculkan pertanyaan besar: sejauh mana program pemerintah benar-benar mengarah pada perbaikan kualitas hidup rakyat?

Salah satu contoh nyata adalah banyaknya program yang berfokus pada bantuan langsung tunai atau subsidi yang sifatnya sementara. Meski tampak membantu, namun bila hanya bersifat sesaat, program tersebut tidak dapat memberikan solusi jangka panjang terhadap kemiskinan atau ketimpangan sosial. 

Program yang sesungguhnya harusnya bisa membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memperbaiki infrastruktur yang menjadi penghambat ekonomi masyarakat. 

Oleh karena itu, perlu ada perubahan paradigma dalam merancang kebijakan publik, yakni dengan mengutamakan keberlanjutan dan dampak jangka panjang bagi rakyat.

Rakyatkan program pemerintah berarti menjadikan masyarakat sebagai fokus utama dalam setiap kebijakan. Sebagai contoh, alih-alih memberikan bantuan tunai yang sifatnya sementara, pemerintah seharusnya lebih menekankan pada pengembangan sektor ekonomi produktif yang dapat memberdayakan masyarakat. 

Program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus mendapatkan prioritas agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Program seperti ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi memiliki dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

Selain itu, pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan menjadi hal yang tidak kalah penting. Banyak anggaran yang justru digunakan untuk kegiatan yang tidak efektif, atau bahkan hanya untuk memenuhi target-target administratif semata. 

Pemerintah harus lebih bijak dalam memprioritaskan anggaran, sehingga lebih banyak dana yang bisa dialokasikan untuk program-program yang benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. 

Misalnya, alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung ekonomi lokal atau untuk peningkatan kualitas pendidikan yang lebih merata.

Partisipasi publik juga harus diperkuat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah. Melibatkan masyarakat dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik akan memastikan bahwa program-program tersebut lebih relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan. 

Melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada aspirasi rakyat, program-program pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan membawa perubahan yang signifikan.

Penting juga untuk mencatat bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari jumlah anggaran yang digelontorkan, tetapi dari kualitas dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus berani mengevaluasi dan merivisi program-program yang terbukti tidak efektif, serta menggantinya dengan kebijakan yang lebih berdampak langsung. 

Salah satu contoh yang dapat diadopsi adalah kebijakan yang mengutamakan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja agar mereka dapat lebih siap menghadapi perkembangan industri dan lapangan pekerjaan yang semakin kompetitif.

Tidak hanya itu, program-program yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan keberpihakan pada sektor-sektor yang mendukung pertanian dan kelautan juga perlu mendapatkan perhatian. 

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya hidup di sektor pertanian, program pemerintah yang memperkuat sektor ini, baik dari sisi teknologi, pasar, maupun pendidikan pertanian, akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap kesejahteraan rakyat.

Pemerintah juga perlu memperhatikan keberagaman dalam merancang program. Setiap daerah memiliki karakteristik, kebutuhan, dan potensi yang berbeda. 

Oleh karena itu, program yang bersifat seragam dan tidak mempertimbangkan perbedaan tersebut sering kali gagal menciptakan dampak yang berarti. Program yang berbasis pada konteks lokal lebih berpeluang sukses, karena lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk lebih sering mendengar suara rakyat dan melibatkan mereka dalam perencanaan kebijakan. Tidak hanya mendengarkan suara elite atau pihak-pihak yang berada di luar jangkauan masyarakat umum. Dengan melibatkan rakyat secara langsung, program pemerintah akan lebih mudah diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Program yang tepat sasaran dan efektif bukan hanya dilihat dari besar kecilnya anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut dapat mengubah kehidupan rakyat menuju arah yang lebih baik. 

Rakyatkan program pemerintah berarti menjadikan rakyat sebagai pusat perhatian dalam setiap kebijakan, dengan berfokus pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kualitas hidup yang lebih baik.

Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa keberhasilan suatu pemerintahan tidak hanya dilihat dari seberapa banyak program yang diluncurkan, tetapi dari dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Program yang berdampak positif adalah program yang memberikan solusi nyata bagi kebutuhan rakyat, bukan sekadar seremonial atau penghabisan anggaran. 

Pemerintah harus lebih berani berinovasi, berfokus pada kebutuhan masyarakat, dan menjadikan rakyat sebagai mitra utama dalam merancang dan menjalankan setiap program kebijakan.

***

*) Oleh : Abdullah Fakih Hilmi AH, S.AP., Akademisi dan Wirausahawan.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.