TIMES MALANG, MALANG – Imbas adanya keluhan pembelian seragam yang diwajibkan di sekolah dan dirasa mahal oleh sejumlah wali murid di Kota Malang, mendapat respons positif dari Wali Kota Malang, Sutiaji.

Secara tegas, Sutiaji memastikan untuk mempersiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditambah guna pengadaan seragam sekolah secara lengkap.

Nantinya, di tahun 2024 ia menjanjikan seluruh seragam untuk tingkat SD dan SMP akan digratiskan bagi seluruh siswa-siswi tanpa terkecuali.

"Nanti ada subsidi. Bisa jadi kedepan kita persiapkan dari APBD," ujar Sutiaji, Jumat (28/7/2023).

Menurutnya, perkara seragam ini dinilai oleh Sutiaji cukup penting bagi seluruh siswa. Ia memastikan di 2024 mendatang seluruhnya mendapat jatah seragam gratis melalui subsidi agar sama rata.

"Kalau untuk seragam itu penting. Nanti akan di anggarkan semua biar sama," ungkapnya.

"Jadi siswa gak usah mikir itu (seragam) biar di cover 2024 oleh APBD ya," sambungnya.

Ia juga tak ingin, dengan adanya persoalan seragam ini nantinya para kepala sekolah tingkat SD dan SMP se-Kota Malang jadi ladang fitnah dan menggangu proses belajar mengajar.

"Kepala sekolah juga biar gak jadi ladang fitnah. Mungkin karena satu dua, belajar jadi terganggu," katanya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana menyambut baik keinginan Wali Kota Malang Sutiaji.

Pihaknya segera melakukan koordinasi dengan DPRD Kota Malang untuk membahas soal pengadaan seragam sekolah tersebut.

"Saya senang dan mendukung. Nanti akan kami koordinasikan dengan teman-teman dewan dan akan kami hitung," tuturnya.

Diusahakan, lanjut Suwarjana, nantinya yang bakal mendapat seragam secara gratis secara keseluruhan adalah dari murid kelas 1 SD dan 1 SMP. Hal ini juga diusahakan untuk sekolah swasta, tak hanya negeri saja.

"Saya yakin Kota Malang bisa. APBD saya yakin. Katakan jumlah SD kelas 1 hanya 15an ribu, SMP juga imbang. Tinggal 30 ribu saja untuk yang negeri. Mohon maaf itu sudah negeri swasta termasuk MI juga," jelasnya.

Namun, lanjut Suwarjana, pengadaan gratis seragam sekolah ini untuk jenis umum. Nantinya, untuk seragam sekolah yang hanya dimiliki masing-masing sekolah diusahakan tak membebani wali murid.

"Mudah-mudahan tidak rewel kalau sudah dibiayai APBD. Masyarakat tinggal mensubsidi silang yang kaitannya tentang seragam kebesaran mereka, kayak batik," imbuhnya.

Sebenarnya, setiap tahun pengadaan seragam sekolah melalui APBD selalu meningkat. Di tahun 2022 saja pengadaan seragam mencapai 1.500 pcs (satuan/potong). Tahun 2023 ini pengadaan seragam mencapai 2.500 pcs yang masih diperuntukan bagi siswa-siswi yang tak mampu saja.

"Tapi ini belum ada yang mengajukan. Maka kami minta jika memang tidak mampu, lapor ke kami. Kami beri gratis. Ada seragam Pramuka, putih-biru dan merah-putih," tandasnya.