TIMES MALANG, MALANG – Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana (Persada) Universitas Brawijaya (UB) merayakan 1 Dekade kiprahnya dengan menggelar rangkaian kegiatan pada Rabu dan Kamis (27–28/8/2025). Acara ini menghadirkan Seminar Nasional, pelatihan dosen, hingga penganugerahan Persada Award.

Ketua Persada UB, Dr. Fachrizal Afandi, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum refleksi 10 tahun riset sistem peradilan pidana. Salah satu isu penting yang dibahas adalah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang saat ini tengah dibahas di DPR.

“Kita ingin membangun refleksi 10 tahun ini. RUU KUHAP sedang ramai karena ada pasal yang dinilai memperkuat kewenangan salah satu lembaga dan memperlemah kedudukan masyarakat. Ada potensi orang mudah ditangkap, bahkan kedudukannya bisa lebih rendah daripada barang,” ujar Fachrizal.

Acara Seminar Nasional dibuka dengan keynote speech Jaksa Agung ST Burhanuddin melalui Zoom, serta dihadiri Hakim Agunf Kamar Pidana Mahkamah Agung Prof. Yanto secara langsung. Perwakilan Mabes Polri, khususnya dari Bareskrim, juga turut hadir bersama sejumlah pakar hukum pidana.

Selain seminar, panitia menerima sekitar 100 artikel ilmiah yang dipresentasikan dalam forum akademik. Fachrizal menambahkan, Persada juga mengadakan training dosen terkait pengajaran dan penelitian hukum pidana.

Dalam kesempatan ini, Persada memberikan Persada Award kepada Drs. Adami Chazawi sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya di bidang hukum pidana.

“Pak Adami meski bukan doktor, tetapi karya tulisnya banyak menjadi rujukan hingga KPK. Kami ingin menularkan semangat beliau kepada dosen-dosen muda agar rajin menulis dan membaca demi mencerahkan masyarakat,” kata Fachrizal.

Fachrizal menegaskan, Persada UB berada di bawah Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Brawijaya dengan pendekatan multidisiplin, melibatkan dosen dari Fakultas Hukum, Psikologi, Kedokteran, FISIP, hingga Ekonomi.

Harapan ke depan, pembahasan RUU KUHAP harus berfokus pada keadilan dan modernisasi peradilan pidana.

“Jangan sampai ada laporan masyarakat yang diabaikan. Jangan ada orang yang tidak bersalah ditahan atau mengalami kekerasan. Pengawasan terhadap aparat penegak hukum, terutama di tahap penyidikan, harus diperkuat,” tegas Fachrizal. (*)