TIMES MALANG, MALANG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang memberi catatan penting terhadap permasalahan kinerja Pemerintah Daerah dalam pembangunan ke depan, agar tetap tercapai realisasinya. 

"Kita harus akui, kondisi fiskal daerah dan kekuatan APBD Kabupaten Malang masih belum sepenuhnya bisa diandalkan. Namun, Pemerintah Kabupaten Malang harus tetap memperhatikan program pembangunan dalam skala prioritas, yang langsung berdampak pada masyarakat," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Qodir, Jum'at (2/5/2025). 

Ditegaskan, fokus pembangunan harus dilakukan Pemkab Malang, dengan dukungan anggaran untuk sektor prioritas. Seperti infrastruktur dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, yang memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. 

Disinggung soal kebijakan penganggaran ketat karena adanya efisiensi, Adeng menyatakan, DPRD Kabupaten Malang merekomendasikan agar Pemkab Malang untuk dapat melakukan diversifikasi pembiayaan. 

Menurutnya, hal ini bisa dilakukan, salah satunya dengan mencari sumber pembiayaan alternatif, seperti kemitraan publik - swasta. Ini sekaligus untuk mengurangi ketergantungan daerah pada anggaran Transfer Daerah dari pusat.

Abdul Qodir menandaskan, Fraksi PDI Perjuangan pastinya merespon positif, dan memberikan apresiasi kepada Bupati Malang, yang sudah membuat terobosan sumber pembiayaan pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir (baju hitam), saat rapat bersama komisi. (Foto: Amin/TIMES Indonesia)

Menurutnya, Fraksi PDI Perjuangan memandang program ini merupakan salah satu solusi dan terobosan cerdas sebagai dukungan pembangunan. 

Terlebih Program KPBU ini merupakan unsolicited, yang artinya pemerintah daerah bukan meminta atau mengajukan program ini kepada Pemerintah Pusat, melainkan memang diberi tawaran. 

"Artinya apa, ada kepercayaan penuh terhadap Kabupaten Malang dalam pemerintahan Abah Sanusi sebagai Bupati. Bahwa, beliau mampu membawa kabupaten Malang menjadi daerah yang prospektif untuk terus berkembang," demikian pria yang merupakan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang ini.

Salah satu, proyek pembangunan dengan skema pembiayaan KPBU yang siap direalisasikan di Kabupaten Malang, adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat di RSUD Kanjuruhan. 

Data dihimpun, tahapan proyek KPBU pengembangan layanan di RSUD Kanjuruhan sudah sampai pada penyiapan dan evaluasi studi kelayakan (FS) oleh pihak pemrakarsa calon Badan Usaha. 

Dihubungi TIMES Indonesia, Plt Direktur RSUD Kanjuruhan, dr. Bobi Prabowo mengungkapkan, realisasi proyek KPBU pengembangan RSUD Kanjuruhan harus melampaui tiga tahap. Yakni, tahapan persiapan, transaksi hingga manajemen. 

"Saat ini masuk tahap evaluasi FS, untuk kemudian berlanjut pengantar persetujuan. Sedangkan, di tahap transaksi nanti akan dilakukan proses pra kualifikasi, dan dilanjutkan penandatanganan PKS (perjanjian kerja sama)," terang dr. Bobi. 

Dikatakan, proyek pengembangan RSUD ini untuk melengkapi fasilitas KJSU (Kanker, Jantung, Stroke dan Urunefrologi). Nilai proyek KPBU ini kurang lebih Rp 300 miliar. 

Menurut Bobi, diperkirakan proses tahapan persiapan sampai kegiatan fisik pembangunan awal pada akhir 2025. Sedangkan, pengerjaan proyek KPBU di RSUD Kanjuruhan ini direncanakan memakan waktu kurang lebih 1 tahun. (*)