TIMES MALANG, MALANG – Tingkat pendidikan masih menjadi tantangan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malang. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, dalam Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malang 2025 mencatat, sebagian besar penduduk miskin masih didominasi oleh kelompok dengan pendidikan rendah.

Kepala BPS Kabupaten Malang, Erny Fatma Setyoharini, menyampaikan bahwa pada 2025 sebanyak 24,22 persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas tercatat tidak menamatkan pendidikan sekolah dasar (SD). Angka ini meningkat dibandingkan 2024 yang sebesar 22,82 persen.

“Data ini menunjukkan pendidikan masih menjadi faktor krusial dalam kondisi kemiskinan. Rendahnya tingkat pendidikan berdampak pada terbatasnya akses pekerjaan dan pendapatan,” ujar Erny.

Selain itu, penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan SD dan SMP juga masih mendominasi, yakni mencapai 63,15 persen pada 2025, naik dari 62,17 persen pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, proporsi penduduk miskin yang berhasil menyelesaikan pendidikan SMA ke atas justru menurun.
BPS mencatat penduduk miskin lulusan SMA dan pendidikan tinggi pada 2025 hanya 12,63 persen, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 15,01 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin kecil peluang seseorang berada dalam kelompok miskin.

Meski demikian, BPS menilai terdapat perkembangan positif pada akses pendidikan dasar. Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 7–12 tahun di Kabupaten Malang tercatat 100 persen dalam tiga tahun terakhir. Pada 2025, APS anak usia 13–15 tahun juga telah mencapai 100 persen.

“Capaian APS ini mengindikasikan kesadaran keluarga miskin terhadap pentingnya pendidikan semakin meningkat, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama,” kata Erny.

Menurutnya, pendidikan menjadi kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Dengan pendidikan yang lebih tinggi, penduduk memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang layak.

BPS menegaskan bahwa keberhasilan program pengentasan kemiskinan tidak hanya diukur dari penurunan jumlah penduduk miskin, tetapi juga dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui pendidikan.

“Perbaikan kualitas pendidikan penduduk miskin perlu terus diperkuat agar upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan berkelanjutan,” pungkas Erny. (*)