TIMES MALANG, MALANG – DUNIA pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta, terhentak dengan pidato Presiden Jokowi di hadapan Forum Rektor Perguruan Tinggi Negeri. Pada kesempatan tersebut beliau menyampakan bahwa untuk menyiapkan generasi di era disrupsi teknologi tidak bisa ditempuh dengan cara linier dan konvensional. Kompetensi 20 tahun lalu belum sesuai untuk saat ini, apalagi untuk asa mendatang.

Pembelajaran mahasiswa di kampus banyak yang tak bisa memenuhi “selera pasar” karena Perguruan Tinggi banyak yang terkena virus anakronik: paradoks antara teori dengan kenyataan.

Elin Grimes, penulis di Huffpost, mengidentifikasi 4 gejala Perguruan Tinggi dengan virus anakronik. Pertama, topik kurikulum kurang aplikatif di kalangan IDUKA (Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja) terlalu teoritis. 

Teori itu memang penting tetapi apalah artinya jika, misalnya, dari 100.000 mahasiswa hanya ada 1 (satu) alumni yang bisa menggunakannya di kemudian hari. Dasar pemilihan topik berdasarkan kajian empiris yang kurang bersahabat dengan IDUKA. Isinya topik “hangat” perkuliahan 20 tahun lalu. Fenomena ini terjadi karena pakar kurikulum mengalami “anosmia” terhadap IDUKA.

Gejala ini bisa diredakan dengan menerapkan demand based curriculum. Kurikulum disusun berdasarkan apa yang dibutuhkan dan bukan apa yang bisa diberikan ke IDUKA. Kalau perlu 70% isi kurikulumnya dari kalangan IDUKA. Mereka yang menyusun dan melaksanakan dalam pembelajaran di kampus. 

Melalui Kebijakan Kampus Merdeka, sebenarnya sudah sangat didorong IDUKA masuk ke kampus. Praktisi IDUKA menjadi dosen di kampus dan dosen melakukan magang industri. Namun implementasinya tak seindah matahari terbit. 

Gejala virus anakronik di Perguruan Tinggi juga bisa dilihat dari metodologi pembelajarannya. Saat ini masih banyak Dosen yang merasa tidak mengajar kalau tidak ceramah bahkan pada kuliah online di masa pandemi. Dosen akan cenderung mengajar seperti halnya ketika mereka diajar. Karena saat kuliah diajar dengan ceramah, metode itu kemudian diwariskan ke mahasiswanya.

Mereka kurang menyadari bahwa attention span (daya perhatian) generasi digital itu hanya 5 – 10 menit; beda dengan dosennya yang bisa sampai 15 – 30 menit. Sementara ceramah menuntut perhatian lebih. Jadinya, “Joko Sembung naik ojek; gak nyambung Jack.” 

Nah, agar nyambung dengan generasi saat ini, metode belajar harus direkayasa, antara lain, dengan menerapkan experiential learning. Dengan metode ini mahasiswa bisa learning by doing.  

Rasio dosen mahasiswa juga menjadi perhatian Elin Grimes. Di Indonesia, rasionya adalah 1 : 30 untuk bidang ilmu sosial dan 1 : 20 untuk bidang eksakta. Ketentuan ini nampak sekali sebagai produk kajian empiris utopis karena dalam kenyataannya sangat sulit diterapkan. 

Untungnya, angka ini direvisi kemudian oleh Badan Akreditasi National Perguruan Tinggi melalui Surat No. 1041 /BAN–PT/LL/2020 tertanggal 7 April menjadi maksimal 1 : 60 untuk  S1 dan Diploma; 1 : 20 untuk S2 Akademik; 1 : 30 untuk S2 Terapan; dan 1 : 10 untuk S3. Sudah ada perbaikan namun masih kentara nuansa seolah-olah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan itu adalah dosen.

Saat ini, mahasiswa dapat memperoleh ilmu pengetahuan bukan hanya dari dosen. Berbagai sumber lainnya terbuka lebar, terutama dari internet. Di sini mahasiswa bisa mencari apa saja. Sampai ada yang mengatakan kalau anda mencari sesuatu di internet dan tidak ada, jangan-jangan yang anda cari memang tidak ada di dunia. 

Jadi sebaiknya tidak berasumsi dosen sebagai sumber belajar utama. Kita wajib mendorong mahasiswa agar memiliki sense of googling setiap kali menghadapi kendala belajar. Gejala terakhir yang muncul terdapat pada profil dosen yang umumnya produk hasil studi 10, 20, atau bahkan 30 tahun yang lalu. 

Kompetensi dosen yang belajar 10 tahun itu bisa berarti hasil kajian empiris kira-kira 10 tahun sebelumnya. Jadi bisa disederhanakan kalau kompetensi dosen yang dikuasainya  itu memang “jos”  20 tahun lalu tapi belum tentu layak untuk saat ini apalagi masa mendatang.

Misalnya, untuk mengajarkan Ketrampilan Menulis, 20 tahun lalu mungkin pakai buku tulis. Kalau sekarang juga masih memaksakan buku tulis, ya sudah tidak layak lagi. Mahasiswa sekarang sudah hampir tidak ada yang mengarang dengan menulis di kertas.
 
Apa solusinya? Sebenarnya secara teoritis dan alur logika solusinya sederhana. Untuk menyiapkan mahasiswa  hidup di 2045, datangkan saja dosen dari tahun 2050. Dijamin kompetensi yang dikuasai dosen benar-benar “klop” dengan masanya. 

Dia telah mengalami langsung apa yang terjadi di 2045. Dia paham betul kompetensi apa yang diperlukan dan apa yang mubazir diajarkan. Akan tetapi, secara pragmatis, ide itu tidak mungkin diimplementasikan. 

Tak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menarik dosen 2050 untuk mengajar saat ini. Apa yang bisa dilakukan adalah dengan tetap memberdayakan dosen produk 10, 20, bahkan 30 tahun lalu dengan menginternalisasikan Visi Pembelajaran 2050. 

Dosen harus mengondisikan dirinya agar terbuka dan bisa menikmati perkembangan tehnologi; tidak menganggapnya sebagai penghalang proses pendidikan. Dosen harus bisa masuk ke dunia mahasiswa (baca: digital); bukannya memaksa mahasiswa masuk ke dunia dosen (baca: konvensional). (*)

***

* Penulis adalah Assoc. Prof. Suparto. Dosen Universitas Muhammadiyah Malang/Mantan Staf Khusus Mendikbud RI

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menanyangkan opini yang dikirim.