TIMES MALANG, PAPUA – Kemiskinan adalah bentuk terburuk dari kekerasan. Ungkapan itu disampaikan oleh Bapak Bangsa India yaitu Mahatma Gandhi. Interpretasi kekerasan ini adalah kekerasan struktural yaitu suatu bentuk kekerasan yang tidak mencelakai atau membunuh dengan senjata atau bom.

Hal itu melalui struktur kekuasaan yang didalamnya tidak ada demokrasi ekonomi, dikuasai oleh oligarki serta bertumbuh suburnya praktik KKN yang berakibat pada kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial politik. 

Semakin terlihat dengan nyata, Indonesia diperhadapkan dengan tantangan struktural ekonomi seperti pelemahan daya beli, stagnansi kinerja industri, fiskal yang makin tertekan, dan merosotnya kelas menengah. Pemerintah dituntut merumuskan strategi yang lebih tepat untuk menjawab semua problematika tersebut.

Janji Semu

Setiap pemimpin baru berjanji akan meningkatkan ekonomi (pertumbuhan) dan pembukaan lapangan kerja tetapi faktanya tidak pernah secara serius dikerjakan oleh rezim yang berkuasa. Semuanya palsu (semu) karena kebijakan atau narasi yang gagal menyentuh akar permasalahan kemiskinan.

Kebijakan pertumbuhan ekonomi dengan hanya fokus pada angka pertumbuhan ekonomi (misalnya, peningkatan PDB) sebagai indikator keberhasilan, maka pertumbuhan ini sesungguhnya tidak mencerminkan distribusi kekayaan.

Manfaat dari pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh segelintir kelompok, seperti pemilik modal atau investor, elite politik, birokrat nakal, sementara mayoritas rakyat tetap miskin.

Ihwal lain yang membuat kemiskinan tetap lestari adalah ketimpangan struktural akibat pola pembangunan urban-sentris dimana investasi hanya terfokus pada kota besar dan itupun masih terkonsentrasi dibeberapa pulau tertentu.

Kalaupun ada janji reformasi ekonomi juga hanya isapan jempol belaka. Terlihat dari subsidi yang tidak tepat sasaran, insentif untuk perusahaan besar atau proyek infrastruktur prestisius yang tidak langsung berdampak pada pengurangan kemiskinan. 

Kemudian reforma agraria yang sejati tidak terealisasi. Ingat reforma agraria yang dikehendaki adalah redistribusi lahan bukan legalisasi lahan (sertifikasi), sehingga buruh tani dan petani kecil tetap terpinggirkan.

Penyakit lainnya adalah maraknya KKN. Terlihat dari dana untuk program pengentasan kemiskinan sering kali disalahgunakan oleh elite politik atau birokrasi, sehingga masyarakat tidak mendapatkan manfaatnya. 

Begitupula dengan program pembangunan yang seharusnya memberdayakan masyarakat justru memberdayakan masyarakat, kalaupun ada yang berjalan penuh dengan ketidakefisienan dan ketidaktransparanan.

Kemudian terlalu mendewakan investasi asing. Celakanya investasi ini sering kali mengabaikan aturan lingkungan dan terjadi eksploitasi sumber daya alam sehingga memperparah kemiskinan masyarakat lokal. 

Sebaliknya, jika ada investasi yang bagus justru dipersulit. Mulai dari pungutan (liar) sampai pada ketidakpastian hukum. Investornya akhirnya pindah ke negara lain.

Janji palsu tumbuh subur, setidak-tidaknya karena dua hal yaitu: Pertama, politik electoral dimana setiap presiden memberikan janji pertumbuhan ekonomi sekedar sebagai alat kampanye politik tanpa niat untuk melaksanakan janji itu dengan kebijakan dan manajemen yang tepat, terukur dan pemilihan personalia yang tepat.

Kedua, kurangnya partisipasi masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan mereka tidak terwakili. Para legislator yang diharapkan justru lebih mengutamakan kepentingan kelompok dan pribadinya.

Cara Mengatasinya

Diperlukan cara jitu sehingga janji palsu tidak terulang dikemudian hari. Pertama, pemerintah harus fokus melakukan pemerataan dengan cara memastikan kebijakan ekonomi mesti memprioritaskan distribusi kekayaan, bukan sekadar angka pertumbuhan.

Kedua, harus ada transparansi dan akuntabilitas dengan cara perbaikan pengelolaan anggaran negara sehingga dana publik digunakan tepat sasaran dan penegakan hukum bagi koruptor.

Ketiga, menjalankan pemberdayaan masyarakat dengan cara melibatkan langsung masyarakat miskin dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, diikuti dengan fasilitasi akses bagi pelaku UMKM sehingga tercipta lapangan kerja lokal.

Keempat, meningkatkan investasi pendidikan dan kesehatan sebab dengan pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan gratis akan memutus rantai kemiskinan lintas generasi. Tidak ada investasi terbaik terkecuali investasi pada sumber daya manusia.

***

*) Oleh : Olivia Pamela Dumatubun, S.Ak, Ketua Perempuan Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Papua.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.