TIMES MALANG, MALANG – Wakil Bupati Malang Hj. Lathifah Shohib menyayangkan kuota bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan dari pemerintah yang tidak disambut maksimal pada tahun ini. 

Kekecewaan Wabup Malang ini menyusul didapatkannya laporan ada sejumlah 77 kuota bantuan program revitalisasi sekolah yang tidak diusulkan. Dimana, masa pengusulan program revitalisasi dari sekolah melalui Dinas Pendidikan berakhir pada 8 Desember 2025 lalu. 

"Ya, memang sangat disayangkan. Saya kaget mendapatkan laporan saat kunjungan ke Kementerian (Kementerian Pendidikan Dasar Menengah RI) kemarin. Padahal, sudah ada kuota program revitalisasi untuk setiap daerah," ungkap Wabup Lathifah, Kamis (18/12/2025). 

Menurut Wabup Malang, pihaknya sudah melakukan audiensi, yang diterima Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Dasar Menengah RI, di Jakarta kemarin. Hal sama, juga sudah dilakukan beberapa waktu sebelumnya.

Dalam kesempatan itu, terungkap bahwa sampai masa pendaftaran usulan program revitalisasi per 8 Desember 2025. Namun, tercatat SD dan SMP Negeri dan Swasta yang mengusulkan hanya sejumlah 283 lembaga.

Padahal, berdasarkan kuota bantuan program revitalisasi Kemendikdasmen untuk Kabupaten Malang sejumlah 360 sekolah. Artinya, ada 77 slot usulan yang terbuang alias tidak diambil. 

Padahal di tengah kondisi efisiensi ini, kata Wabup, Pemkab Malang berharap bisa memaksimalkan setiap potensi dukungan dari hasil komunikasi dengan pemerintah pusat. 

Wabup Lathifah menyatakan, tidak tahu kinerja proses pengusulan bantuan ini seperti apa yang sudah dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Karena itu, ia menegaskan akan tetap berikhtiar agar 77 kuota usulan revitalisasi untuk sekolah ini tidak hangus. 

"Tentu Saya akan mengawal ini, untuk memperjuangkan sekolah mendapatkan bantuan program revitalisasi ini sesuai kuota awal. Dalam waktu dekat, kami akan melakukan upaya khusus untuk itu," tandasnya.

Wabup Lathifah juga menegaskan, Pemkab Malang terus  berkomitmen untuk menambah untuk bantuan ke sekolah-sekolah di luar dari slot kementerian. Sehingga akan lebih berdampak nyata bagi banyak sekolah.

Selain program revitalisasi satuan pendidikan, tahun ini  pemerintah juga sudah memprogramkan bantuan untuk digitalisasi pembelajaran bagi lembaga sekolah. (*)