TIMES MALANG, KALI – Di tengah euforia digitalisasi dan kemajuan teknologi, dunia tengah menghadapi ironi besar: limbah elektronik (e-waste) yang terus menumpuk tanpa solusi berkelanjutan. 

Saat masyarakat semakin tergantung pada perangkat digital mulai dari ponsel pintar, laptop, hingga perangkat rumah tangga berbasis Internet of Things (IoT) jumlah sampah digital yang dihasilkan pun melonjak drastis. 

Berdasarkan laporan Global E-Waste Monitor 2024 yang dirilis oleh International Telecommunication Union (ITU), dunia menghasilkan lebih dari 62 juta ton e-waste per tahun, namun hanya sekitar 22% yang berhasil didaur ulang dengan aman. Sisanya, mengendap di TPA, dibakar, atau tercecer di berbagai wilayah tanpa penanganan ramah lingkungan.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pengguna gadget tercepat di Asia Tenggara turut menghadapi persoalan serius ini. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan bahwa pada tahun 2023, Indonesia menghasilkan sekitar 2 juta ton e-waste, dan angka ini diprediksi naik 10–15% per tahun seiring penetrasi perangkat digital di semua sektor. 

Mirisnya, belum ada sistem daur ulang nasional yang terintegrasi secara optimal. Saat ini, sebagian besar e-waste ditangani oleh pelaku informal yang belum memiliki standar keamanan dan keberlanjutan, berisiko membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, dalam pernyataannya pada Hari Lingkungan Hidup 2024, menegaskan bahwa e-waste adalah “ancaman lingkungan masa depan yang harus segera ditangani secara lintas sektor, termasuk oleh industri teknologi dan masyarakat digital.” 

Ia juga menyebut bahwa pemerintah tengah mengkaji regulasi Extended Producer Responsibility (EPR), yang mewajibkan produsen gadget untuk turut bertanggung jawab atas limbah produknya. Namun, implementasinya masih menemui banyak tantangan, termasuk dari sisi kesiapan infrastruktur dan kepatuhan industri.

Di sisi lain, gaya hidup digital masyarakat juga perlu dikritisi. Kecenderungan mengganti gadget setiap 1–2 tahun menjadi pemicu utama tingginya volume sampah elektronik. 

Fenomena “gadget lifestyle” yang diperkuat oleh iklan, tren media sosial, dan siklus produk tahunan membuat perangkat lama dianggap usang meski masih berfungsi. Ironisnya, kesadaran masyarakat untuk mendaur ulang atau menyumbangkan perangkat lama masih sangat rendah. 

Survei dari Katadata Insight Center (2023) menunjukkan bahwa hanya 17% responden yang tahu bagaimana mendaur ulang gadget secara aman, sementara 60% memilih menyimpan atau membuangnya sembarangan.

Masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kampanye sadar lingkungan. Diperlukan kebijakan konkret dan kolaboratif: pajak lingkungan bagi produsen, insentif untuk daur ulang, edukasi publik secara berkelanjutan, serta penguatan industri hijau berbasis circular economy. 

Perusahaan teknologi juga harus lebih bertanggung jawab, tidak hanya berlomba meluncurkan produk baru, tetapi juga menyediakan layanan penarikan perangkat lama, desain modular yang mudah diperbaiki, dan inovasi bahan ramah lingkungan.

Digitalisasi seharusnya membawa kemajuan, bukan kehancuran ekosistem. E-waste bukan sekadar limbah fisik, tapi juga simbol dari gaya hidup konsumtif yang belum seimbang dengan kesadaran ekologis. 

Jika tidak segera ditangani, ledakan e-waste bisa menjadi bom waktu lingkungan yang menggerus makna keberlanjutan dari era digital itu sendiri.

***

*) Oleh : Rosyid Nurrohman, S.M., M.AB., Dosen Administrasi Bisnis, Universitas Mulawarman.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.