TIMES MALANG, YOGYAKARTA – Pada 16 Januari 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang redistribusi guru ASN, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), ke sekolah swasta. 

Kebijakan ini membuka peluang bagi guru ASN untuk mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk di sekolah-sekolah swasta. Langkah ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, karena redistribusi guru ASN akan memperluas penyebaran tenaga pengajar yang berkualitas di wilayah-wilayah yang selama ini kekurangan guru berkompeten.

Sekolah swasta di berbagai daerah, baik di perkotaan maupun daerah terpencil, kini berkesempatan untuk mendapatkan guru yang telah terlatih dan memiliki pengalaman dalam mengelola kelas dengan baik. Keputusan ini memberikan kesempatan besar bagi sekolah swasta untuk meningkatkan standar pengajaran mereka. 

Sebagian besar sekolah swasta selama ini mengandalkan guru non-ASN, dan kebijakan redistribusi ini tentu akan membawa dampak positif dalam hal kualitas pengajaran yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas lulusan yang dihasilkan. Hal ini akan memberikan kesempatan lebih besar bagi siswa di sekolah swasta untuk menghadapi dunia yang semakin kompetitif.

Namun, di balik potensi besar tersebut, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan ketimpangan fasilitas yang dimiliki sekolah-sekolah swasta. Banyak sekolah swasta di Indonesia yang menghadapi keterbatasan dana dan fasilitas, yang bisa memengaruhi efektivitas kebijakan redistribusi ini. 

Untuk itu, selain redistribusi guru, pemerintah juga perlu memberikan dukungan yang memadai dalam bentuk peningkatan fasilitas, penyediaan teknologi pembelajaran, dan pelatihan bagi guru-guru ASN agar mereka bisa lebih mudah beradaptasi dengan kondisi dan kebutuhan sekolah swasta yang bervariasi. Dukungan tersebut sangat penting agar redistribusi ini bisa memberikan dampak positif yang maksimal.

Pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia harus menjadi prioritas. Oleh karena itu, kebijakan redistribusi guru ASN ke sekolah swasta harus disertai dengan pemetaan kebutuhan guru di setiap wilayah secara lebih akurat dan berkelanjutan. 

Data yang lebih terperinci dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) akan sangat berguna untuk memastikan bahwa guru ASN tidak hanya terkonsentrasi di sekolah-sekolah swasta di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah-daerah terpencil yang sangat membutuhkan tenaga pengajar berkualitas. 

Selain itu, perlu ada penyesuaian dalam distribusi guru berdasarkan kapasitas sekolah swasta, baik yang besar maupun yang lebih kecil, agar manfaatnya bisa lebih merata.

Kebijakan ini juga tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga berpotensi memberikan dampak positif jangka panjang bagi kualitas pendidikan nasional. Guru ASN yang ditempatkan di sekolah swasta dapat membantu menciptakan budaya pengajaran yang lebih baik dan berbasis pada standar pendidikan yang lebih tinggi. 

Ini akan menghasilkan lulusan yang lebih siap menghadapi tantangan global, baik dalam bidang akademik maupun keterampilan hidup (life skills). Keberhasilan kebijakan ini berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan nasional untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang cerdas, terampil, dan berdaya saing tinggi.

Meskipun masih ada tantangan dalam implementasi kebijakan ini, redistribusi guru ASN ke sekolah swasta merupakan langkah penting yang perlu didukung penuh. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat dijalankan dengan sukses, dengan menyediakan fasilitas yang memadai dan memastikan pemerataan distribusi guru di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan begitu, Indonesia dapat bergerak menuju masa depan yang lebih cemerlang melalui pendidikan yang lebih merata dan berkualitas, yang memberikan manfaat besar bagi seluruh generasi penerus bangsa.

***

*) Oleh : Hilma Fanniar Rohman, Dosen Universitas Ahmad Dahlan.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

*) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.