TIMES MALANG, JAKARTA – Dalam pandangan Prof. Meriam Budiarjo, seorang akademisi bidang politik, politik sejatinya adalah cara untuk menciptakan kehidupan yang ideal. Salah satu cara mewujudkannya adalah dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. 

Kebijakan yang digagas oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, meskipun menimbulkan kontroversi di kalangan publik, sebenarnya memiliki dampak positif yang signifikan, khususnya bagi sektor pertanian. 

Artikel ini ingin mengupas kebijakan tersebut secara lebih mendalam, dengan tujuan agar masyarakat, khususnya para petani, dapat memahami dengan lebih jelas manfaat yang bisa diperoleh.

Salah satu tokoh yang pernah menyinggung tentang pentingnya penguasaan pangan adalah Prof. Andreas Dwi Santosa dari IPB University. Beliau mengatakan, "Jika kita mampu menguasai pangan, maka kita akan menguasai manusia." Ungkapan ini menggambarkan betapa strategisnya sektor pangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Program makan siang gratis yang tengah digalakkan pemerintah saat ini adalah salah satu upaya konkret dalam mengatasi masalah gizi buruk, seperti angka stunting yang masih tinggi di Indonesia. 

Dengan memberikan makan siang gratis bagi anak-anak sekolah, diharapkan masalah gizi buruk dapat ditekan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita.

Namun, kebijakan ini tidak lepas dari pro dan kontra. Ada yang mendukung, namun tak sedikit yang meragukan efektivitasnya. Salah satu isu yang sering muncul adalah soal efisiensi anggaran negara yang dialokasikan untuk program ini. 

Meskipun demikian, program makan siang gratis ternyata membawa dampak positif bagi sektor pertanian. Permintaan yang konsisten akan bahan pangan untuk memenuhi program ini membuat pasar menjadi lebih stabil. 

Para petani, yang selama ini bergantung pada fluktuasi harga yang tidak menentu, kini merasakan manfaat dari adanya permintaan yang lebih terjamin. Keberlanjutan permintaan ini mendorong petani untuk meningkatkan produksi mereka.

Bukan hanya soal pangan saja, kebijakan pemerintah juga mencakup sektor peternakan. Kebijakan yang membatasi harga gabah kering, seperti yang diterapkan dengan menetapkan harga gabah minimal Rp. 6.500 per kilogram, adalah langkah yang sangat penting untuk melindungi para petani dari kerugian yang disebabkan oleh fluktuasi harga. 

Di tahun 2022 dan sebelumnya, harga gabah sering kali turun drastis pada saat panen raya karena adanya impor yang tidak terkendali. Berbeda dengan kebijakan pemerintah sekarang yang justru berfokus pada melindungi harga bahan pangan dalam negeri.

Begitu pula dengan sektor peternakan. Pemerintah tidak hanya berfokus pada harga pangan, tetapi juga pada stabilitas harga susu sapi, ayam potong, dan daging sapi. Kebijakan ini jelas memberikan perlindungan bagi peternak lokal yang sering kali dirugikan oleh pengepul yang memanfaatkan ketidakstabilan pasar. 

Dalam hal ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah patut diapresiasi sebagai langkah berani yang berdampak positif bagi sektor pertanian dan peternakan.

Program makan siang gratis ini memberikan dampak yang lebih luas bagi ekonomi masyarakat. Dengan adanya permintaan yang terjamin, petani akan terdorong untuk meningkatkan produksi mereka. 

Ini menjadi peluang besar bagi pemerintah untuk mendorong penerapan teknologi pertanian yang lebih modern dan efisien. Peningkatan produksi ini juga dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja di sektor pertanian dan rantai pasokannya. 

Jika menu makan siang bervariasi, program ini dapat mendorong petani untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan dan ternak, yang pada akhirnya akan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Namun, untuk memastikan keberhasilan program ini, harmonisasi antara kebijakan dan implementasinya sangat penting. Program makan siang gratis ini harus dirancang dengan cermat, dengan mengutamakan produk pangan lokal, memberikan pelatihan kepada petani, dan memastikan distribusi yang efisien. 

Pemerintah juga perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung produksi pangan lokal, menjaga stabilitas harga, serta memperbaiki sistem logistik agar distribusi pangan dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

Pada akhirnya, bagi kaum petani, program ini adalah langkah yang luar biasa dan patut diapresiasi. Dengan permintaan yang lebih stabil dan terjamin, mereka dapat meningkatkan produksi mereka dan memperbaiki kesejahteraan mereka. 

Untuk itu, sebagai masyarakat, kita perlu mendukung kebijakan ini, mengawalnya dengan bijak, dan memastikan bahwa program ini bisa berjalan dengan efektif demi tercapainya ketahanan pangan yang lebih baik di masa depan. (*)

***

*) Oleh : M Nadhim Ardiansyah, Sp., Pengamat Pertanian Indonesia dan Badan Pengawas Organisasi IBEMPI.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.