TIMES MALANG, MALANG – Papua bukan sekadar wilayah di timur peta Indonesia. Ia adalah ruang batin bangsa yang hingga hari ini masih dipenuhi gema ketegangan, luka sejarah, dan pertanyaan yang tak kunjung selesai. Di sana, konflik tidak selalu meletus dalam dentuman senjata, tetapi kerap bersemayam dalam diam yang panjang diam yang menyimpan rasa terpinggirkan, curiga, dan ketidakpercayaan.

Keinginan sebagian orang Papua untuk merdeka tidak lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman historis yang kompleks, dari relasi kuasa yang timpang, dari janji pembangunan yang sering terasa jauh dari kenyataan, serta dari perasaan tidak sepenuhnya diakui sebagai subjek, melainkan kerap diperlakukan sebagai objek. Di sinilah konflik Papua perlu dibaca bukan hanya sebagai persoalan keamanan, tetapi sebagai persoalan kemanusiaan dan keadilan.

Namun konflik Papua juga bukan narasi tunggal. Ia adalah simpul dari banyak kepentingan yang saling berkelindan. Ada suara masyarakat adat yang ingin dihormati martabatnya. Ada kelompok bersenjata yang memilih jalan kekerasan. 

Ada kepentingan ekonomi global yang mengincar sumber daya alam. Dan ada negara yang berusaha menjaga kedaulatan sambil terseok mencari pendekatan yang tepat. Semua bergerak di panggung yang sama, tetapi tidak selalu dengan tujuan yang sama.

Di balik ketegangan itu, keterlibatan asing kerap hadir sebagai bayangan panjang. Isu HAM internasional, kepentingan korporasi multinasional, hingga narasi global tentang penentuan nasib sendiri sering kali menjadi bahan bakar yang menyulut api konflik. Tidak semua keterlibatan asing bersifat altruistik. 

Di banyak kasus, empati bercampur dengan agenda, solidaritas bertaut dengan kepentingan. Papua pun kerap diperlakukan sebagai simbol, bukan sebagai manusia yang hidup dengan realitas sehari-hari.

Di sinilah negara Indonesia berada dalam posisi yang rumit. Di satu sisi, kedaulatan adalah harga mati. Papua adalah bagian sah dari Republik Indonesia, baik secara historis maupun konstitusional. 

Negara tidak boleh goyah menghadapi upaya disintegrasi. Namun di sisi lain, kedaulatan tanpa keadilan akan selalu rapuh. Negara yang hanya hadir melalui aparat keamanan, tetapi absen dalam mendengar suara rakyatnya, berisiko kehilangan legitimasi moral.

Pendekatan keamanan memang penting ketika nyawa warga sipil terancam. Negara tidak boleh kalah oleh kekerasan. Namun jika keamanan menjadi satu-satunya bahasa yang digunakan, maka konflik akan terus berulang seperti gema di lembah. Senjata mungkin mampu membungkam suara, tetapi tidak pernah bisa memadamkan rasa. Ketika rasa ketidakadilan tidak diurai, konflik hanya menunggu waktu untuk meledak kembali.

Papua membutuhkan lebih dari sekadar pembangunan fisik. Jalan dan jembatan penting, tetapi tidak cukup. Yang lebih mendesak adalah pembangunan kepercayaan. Kepercayaan hanya tumbuh ketika negara bersedia mendengar tanpa prasangka, berdialog tanpa monolog, dan hadir tanpa arogansi. Orang Papua tidak sekadar membutuhkan proyek, tetapi pengakuan. Mereka ingin dilihat sebagai bagian setara dari bangsa, bukan sebagai masalah yang harus diamankan.

Inspirasi justru datang ketika negara berani menggeser paradigma: dari pendekatan koersif ke pendekatan humanis, dari kebijakan sentralistik ke dialog partisipatif. Negara perlu membuka ruang seluas-luasnya bagi suara masyarakat Papua sendiri tokoh adat, pemuda, perempuan, akademisi, dan gereja untuk menentukan arah masa depan mereka dalam bingkai Indonesia. Dialog yang jujur bukan tanda kelemahan negara, melainkan tanda kedewasaan.

Keterlibatan asing pun harus disikapi dengan kepala dingin. Indonesia tidak boleh alergi terhadap perhatian dunia, tetapi juga tidak boleh lengah terhadap intervensi terselubung. 

Diplomasi yang kuat, transparansi kebijakan, serta pemenuhan HAM yang konsisten adalah benteng terbaik untuk menutup celah campur tangan yang merugikan. Dunia akan lebih sulit mempersoalkan Indonesia jika keadilan benar-benar ditegakkan di tanah Papua.

Papua sejatinya adalah cermin bagi Indonesia. Cara negara memperlakukan Papua akan menjadi ukuran sejauh mana republik ini mampu merawat keberagaman dan keadilan. Merdeka atau tidak merdeka bukan hanya soal bendera, tetapi soal rasa memiliki. Ketika rakyat merasa dihargai, dijaga martabatnya, dan dilibatkan dalam keputusan, nasionalisme tumbuh bukan karena paksaan, melainkan karena kesadaran.

Di ujung semua ketegangan itu, ada satu harapan yang tidak boleh padam: bahwa konflik Papua tidak harus diwariskan sebagai luka turun-temurun. Ia bisa diakhiri jika negara berani merangkul tanpa syarat, jika kekerasan digantikan oleh keadilan, dan jika dialog menjadi jalan utama, bukan pelengkap.

Papua bukan tanah jauh yang asing. Ia adalah bagian dari denyut nadi Indonesia. Dan seperti luka pada tubuh sendiri, ia tidak bisa disembuhkan dengan menutup mata, apalagi dengan memukulnya lebih keras. 

Ia hanya bisa pulih jika disentuh dengan empati, diobati dengan keadilan, dan dirawat dengan kesungguhan. Di situlah ujian sejati negara berada: bukan sekadar mempertahankan wilayah, tetapi menjaga kemanusiaan.

***

*) Oleh : Mashudi Hamzah, Pengurus IKatan Mahasiswa Raas (IMR).

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.