TIMES MALANG, MALANG – Memasuki pekan kedua tahapan masa kampanye pilkada Kabupaten Malang, kampanye bernada negatif terhadap paslon sudah mulai banyak diembuskan. Kampanye dialogis dianggap lebih tepat untuk pendidikan politik. 

Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Negeri Malang, Akhirul Aminulloh punya catatan tersendiri, menyusul dinamika dan kontestasi pilkada 2024, yang cenderung memunculkan kampanye negatif yang bisa saja diarahkan kepada masing-masing kubu paslon. 

"Dalam dinamika pilkada, sudah lazim terjadi berbagai perdebatan. Saat kampanye terbuka, bisa dengan mudah berubah menjadi ajang kampanye negatif, mengarah ke sana. Dimana, masing-masing kubu akan saling menyinggung apa yang menjadi kelemahan calon," terang Aminulloh, Jum'at (4/10/2024). 

Berbagai kelemahan yang disinggung dan diarahkan pada paslon, lanjutnya, bisa saja terkait rekam jejaknya atau hal-hal yang sebenarnya masih menjadi isu liar atau rumor, meskipun itu masih perlu dipastikan kebenarannya. 

Secara normatif, kata Aminulloh  dalam kampanye mestinya lebih untuk mengenalkan visi misi dan program paslon kandidat. 

"Tetapi kenyataan di lapangan, kedua kubu paslon bisa cenderung saling menyerang, atas kelemahan masing-masing. Ini tentu sangat tidak baik, bagi pendidikan politik masyarakat pemilih," tandasnya. 

Agar tidak berkembang menjadi opini yang diyakini publik, maka isu-isu yang belum tentu ada kepastian dan fakta hukumnya, seyogyanya tidak mudah dijadikan sebagai bahan dan diumbar saat kampanye. 

Selebihnya, kata Aminulloh, propaganda dan isu negatif harus secepatnya diklarifikasi semua pihak, jika memang tidak sesuai fakta sebenarnya. 

"Ketika ada propaganda negatif, seperti hoax, maka harus cepat diklarifikasi, untuk menetralisir dan membentengi, supaya informasi yang tidak ada fakta hukumnya itu tidak dianggap kebenaran," ujarnya. 

Klarifikasi ini sangat penting, agar informasi palsu atau kabar bohong, tidak mudah dan cepat tersebar, sehingga menjadikan pesta demokrasi menjadi ajang yang saling menimbulkan kebencian. 

"Klarifikasi oleh pihak tim paslon ini yang terpenting. Jangan sebaliknya malah sibuk saling melaporkan, karena gampang terjadi dan tidak jarang sulit pembuktiannya," tandas Aminulloh. 

Dalam hal ini, keberadaaan jajaran Bawaslu memang sangat dibutuhkan, supaya kampanye negatif bisa dicegah, dengan memberi peringatan ataupun penindakan jika benar-benar dianggap merugikan dan menyalahi perundang-undangan. 

Selain itu, menurutnya peran masyarakat dan media juga sangat penting. Dimana, masyarakat luas harus dipahamkan betul, agar bisa membedakan mana propaganda tidak baik dengan informasi sebenarnya. 

Aminulloh menyebut, informasi yang tidak benar dan diterima begitu saja oleh masyarakat, karena tidak bisa membedakan misinformasi, disinformasi yang menyesatkan, atau informasi yang sengaja dibuat-buat (malinformasi). (*)