TIMES MALANG, MALANG – Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok kembali buka suara terkait dugaan ijon proyek di Pemkab Malang. 

"Sesuai temuan data lterbaru berdasarkan aduan masyarakat, ada indikasi aliran dana ijon proyek dari Kabupaten ini mengalir kemana-mana, bahkan melintasi hingga ke pilwali Kota Malang," ungkap Zulham Mubarok, Senin (7/4/2025). 

Dikatakan, dalam dugaan aliran dana terkait kasus ijon proyek ini, ditengarai ada oknum kontraktor yang main mata dengan orang dalam birokrasi dalam  dukung-mendukung pemenangan kontestan Pilwali. 

“Unik ini, duit dari Kabupaten dialirkan ke Kota Malang. Ya, daripada menjadi fitnah dan simpang siur, idealnya Badan pemeriksa Keuangan (BPK) menurunkan tim untuk menelusuri kebenaran informasi ini,” tandas Zulham. 

Dugaan lermainan ijon proyek ini, menurutnya selama ini menjadi hal yang lazim dan seakan-akan sulit diungkap. Jika dulu, kata Zulham, permainan dikendalikan oleh pejabat tertinggi di level Kabupaten-kota, sekarang sekelas pejabat teknis berani ikut bermain yang berpotensi membocorkan anggaran negara. 

“Ini kritik bagi kami juga di DPRD sebagai pengawas anggaran dan birokrasi. Berarti selama ini memang kami lemah dalam pengawasan atau bisa jadi lebih pintar malingnya daripada hansipnya,” kelakar Zulham. 

Menurutnya, jika dikalkulasi dana ijon proyek ini bisa terkumpul hingga ratusan miliar per tahun. Sebagai asumsi di tahun 2024 lalu, anggaran belanja pengadaan barang dan jasa Pemkab Malang mencapai Rp 1,2 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp 490 miliar dialokasikan untuk kegiatan proyek infrastruktur. 

“Jika asumsi dana ijon proyek yang ditetapkan bagi kontraktor adalah 20 persen dari total pagu, maka dana ilegal yang bisa dicuri dari APBD mencapai Rp 120 miliar per tahun. Menurut Saya, ini layak dijadikan atensi penegak hukum,” tandas anggota Fraksi PDI Perjuangan itu. 

Zulham juga bersepakat dan mendukung konsep Presiden Prabowo Subianto untuk menutup kebocoran duit rakyat dengan transparansi dan meritokrasi. 

Karena itu, Ketua KNPI Kabupaten Malang itu meminta agar pemkab mulai mengubah cara kerja birokrasi menjadi lebih baik lagi. Apalagi, kata dia, Kabupaten Malang dan Kota Malang punya historis yang cukup kelam dalam hal pemberantasan korupsi. 

“Mereka yang tidak mau belajar kepada sejarah ibarat keledai yang akan terjerumus di lubang yang sama hingga berkali-kali. Mumpung masih ada waktu, mari sama-sama berbenah,” ujarnya. 

Sementara itu, LSM Media Dialog Masyarakat (Medimas) juga menyatakan sikap tegas menanggapi mencuatnya dugaan praktik ijon proyek, dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

Ketua Medimas, Sukmono, menyampaikan praktik semacam ini merupakan bentuk pembusukan birokrasi dan pengkhianatan terhadap kepentingan masyarakat. 

"Karena itu, Medimas mendesak agar kasus ini segera diusut secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," demikian Sukmono.

Ditegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam melihat potensi penyimpangan yang merugikan masyarakat. 

"Dugaan praktik ijon ini harus dibuka seterang-terangnya dan ditindak tegas siapa pun yang terlibat,” tegas Sukmono.

Medimas juga menuntut agar Pemkab Malang melakukan audit internal dan membuka dokumen-dokumen proyek yang mencurigakan untuk memastikan tidak ada praktik jual-beli proyek sejak pra-lelang. 

Selain itu, Medimas mengajak masyarakat sipil dan media untuk terus mengawal proses ini.

“Transparansi itu aebagai keharusan. Jika Pemkab Malang ingin dipercaya rakyat, maka mereka harus berani bersih dan terbuka,” tegas Sukmono. (*)