TIMES MALANG, MALANG – Warga Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang resmi mendirikan posko pemenangan pasangan calon (Paslon) nomor urut 3, yakni Abah Anton-Dimyati Ayatullah (ABADI).

Pendirian posko ini bentuk kerinduan masyarakat atas kepemimpinan Abah Anton serta sebagai bentuk penyambutan Abah Anton yang kembali ke panggung politik.

Ketua RW 03 Kelurahan Lowokwaru, Erwin mengaku bahwa warga selama ini telah merindukan warga terhadap sosok Abah Anton. 

"Warga Lowokwaru rindu, serindu-rindunya Abah Anton. Kami berharap Abah Anton bisa kembali memimpin dan mengembalikan Kota Malang yang bermartabat seperti dahulu," ujar Erwin, Rabu (9/10/2024).

Sementara, Ketua Posko Pemenangan sekaligus pemilik rumah yang dijadikan posko, Teti Irawati mengaku sangat rela rumahnya dijadikan lokasi posko pemenangan Abah Anton.

"Saya ingin Abah Anton kembali, saya sediakan rumah saya untuk posko kemenangan, semoga menang," ungkap Teti.

Terpisah, Calon Wali Kota Malang, Abah Anton menyampaikan apresiasi yang tinggi pada warga. Abah Anton juga turut berkesempatan membuka Posko Pemenangan di RT 05, RW 03 Lowokwaru. 

Abah Anton menyebut, kehadirannya bukan atas inisiatif pribadi, melainkan karena permintaan warga yang menginginkan pemimpin yang tulus dan peduli dengan kebutuhan masyarakat. 

"Saya tidak meminta, tetapi masyarakat yang mengundang saya untuk hadir. Mereka ingin melihat pembangunan Kota Malang kembali bermartabat," tutur Abah Anton.

Ia juga menegaskan, pentingnya sinergi antara ulama dan umara, serta visi membangun Kota Malang yang sejahtera. 

"Saya ingin Malang menjadi kota yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Pemerintah bukan raja, tetapi pelayan masyarakat. Pemimpin harus adil dan tahu persoalan rakyatnya," tegasnya.

Abah Anton juga menekankan pentingnya blusukan dan mendekatkan diri kepada masyarakat untuk menyerap aspirasi dan mendapat dukungan di Pilkada 2024 ini.

"Dulu setelah dilantik, saya langsung turun ke lapangan, bukan untuk pencitraan, tapi untuk benar-benar mendengar dan memahami masalah yang dihadapi warga. Kepala daerah itu harus menyelesaikan dirinya secara ekonomi, sehingga tidak mencari keuntungan dari jabatan," katanya.

Ia juga menyampaikan, pentingnya reformasi birokrasi dan pelayanan maksimal kepada masyarakat. 

"Lurah atau camat tidak boleh meminta uang dari masyarakat. Saya telah berjuang memberikan tunjangan yang layak kepada pegawai agar pelayanan semakin baik," ucapnya.(*)