TIMES MALANG, RIAU – Sejak zaman dahulu, pemuda merupakan salah satu yang berperan penting di dalam pembangunan negara, termasuk ketika pencapaian kemerdekaan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) juga tidak terlepas dari peranan dari pemuda. 

Bahkan jauh sebelumnya pada tahun 1928 telah diikrarkan janji setia pemuda dalam bentuk Sumpah Pemuda, yang kemudian diperingati setiap tanggal 28 September. Begitu pentingnya kaum muda di dalam pembangunan bangsa dan negara.

Begitu juga halnya dalam cita-cita untuk mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan juga dituntut peran aktif dari para pemuda melalui berbagai aktivitas, kreativitas, inovasi, inisiatif dan ide-ide cerdas untuk mengatasi berbagai permaslahan yang dihadapi kota masa kini. Karena tidak ada satupun kota di dunia yang tidak ada masalahnya. Kota senantiasa berkembang dan berubah yang terkadang juga sukar diprediksi oleh para ahli dan praktisi di lapangan.

Kaum muda perlu dilibatkan dan ditantang untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kota. Baik permasalahan sosial-budaya, ekonomi, ekologi, maupun teknologi 
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat  terdapat 65,82 juta pemuda di Indonesia pada tahun 2022, yang setara dengan 24% dari total populasi. Suatu angka yang cukup besar. 

Jika potensi ini diberdayakan dalam pembangunan kota akan sangat membantu menjadi   suatu kota yang maju dan berdaya saing. Sehingga tidak berlebihan jika ada yang menyatakan bahwa masa depan kota berada di tangan pemuda.

Gagasan kota berkelanjutan muncul sebagai penjabaran dari pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sebagaimana yang tertuang World Comission on Environmenal and Development (WCED) pada tahun 1987, atau dikenal juga dengan laporan Brundtland. 

Seturut hal tersebut, pembangunan kota berkelanjutan diartikan sebagai suatu pembangunan yang dapat untuk memenuhui kebutuhan generasi sekarang, tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Suatu konsep yang sangat ideal dan disepakti oleh para pakar di hampir seluruh penjuru dunia. 

Dalam konteks ini  pembangunan harus  memperhatikan keadilan antar generasi (inter generation equity) dan dalam masa yang sama juga harus peduli dengan keadilan dalam satu generasi (intra generation equity) dalam memanfaatkan dan menikmati sumberdaya alam dan lingkungan.

Pembangunan kota berkelanjutan  seirama dengan arah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Develpment Goals (SDGs) yang terdiri dari 17 tujuan, 169 target dan 241 indikator. 
Ke-17 TPB meliputi aspek tanpa kemiskinan: 

Pertama, anpa kelaparan, keamanan pangan, perbaikan gizi, dan pertanian. Kedua, kehidupan sehat dan sejahtera. Ketiga, pendidikan berkualitas. Keempat, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kelima, ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi. Keenam, energi terjangkau.

Ketujuh, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Kedelapan, serta industri, inovasi dan infrastruktur. Kesembilan, tanpa kesenjangan. Kesepuluh, kota dan komunitas berkelanjutan. Kesebelas, konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab.

Keduabelas, perubahan iklim. Ketigabelas, kelestarian samudera, laut dan sumberdaya. Keempatbelas, ekosistem darat, pengelolaan hutan, penggurunan dan keanekaragaman hayati. Kelimabelas, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Keenambelas, serta kemitraan untuk mencapai tujuan.

Negara Indonesia secara geografis berada dalam lingkaran cincin api yang rentan dengan berbagai bencana alam alam seperti erupsi gunung berapi, tsunami, longsor, dan banjir juga menghajatkan sebuah kota yang tangguh dan berkelanjutan. Sehubungan itu kota tangguh dan berkelanjutan adalah salah satu alterntif cerdas untuk pengembangan kota-kota di Tanah Air.

Dalam Tujuan ke-11 TPB  yang dimaksud dengan kota yang berkelanjutan adalah kota yang aman, inklusif, tangguh atau berketahanan, dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut pengembangan kota  hendaklah memenuhi  prinsip layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Konsep kota tangguh berkelanjutan harus masuk dalam kebijakan perkotaan nasional-regional (propinsi), kota/kabupaten (lokal), peraturan dan perundang-undangan  perkotaan, ekonomi lokal dan pembiayaan perkotaan serta implementasi di setiap perkotaan.

Prinsip kota tangguh berkelanjutan dijabarkan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi, rencana tata bangunan dan lingkungan serta panduan rancang kota/kawasan perkotaan (Joga, 2018). Selanjutnya masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja perangkat daerah, serta rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penataan kota yang mantap dengan aksesibilitas yang efisien dari rumah ke tempat kerja, sekolah, pusat rekreasi, dan dari industri ke sumber tenaga kerja, bahan baku dan energi akan dapat meningkatkan kualitas hidup warga kota dan ikatan warga dengan kotanya. Yang keseluruhannya akan menghasilkan suasana yang menarik dan indah dalam pelaksanaan semua jenis bangunan.

Kota yang meyediakan jalur evakuasi, rumah dan bangunan yang tahan gempa, pemukiman yang berada di zona yang aman dari gempa, tsunami dan banjir. Selain itu adalah warga kota yang tahu cara menyelamatkan diri dan cara bertahan hidup ketika terjadinya bencana.

Kota tangguh berkelanjutan akan dapat mewujudkan kota yang maju dari aspek ekonomi, keadilan sosial yang semakin merata antar warga masyarakat, terjaganya sumberdaya alam dan lingkungan dan dalam masa yang sama juga terbebas dari berbagai bencana yang ada. Suatu kota yang diidamkan oleh hampir seluruh warga kota. 

***

*) Oleh: Dr. Apriyan D Rakhmat, M.Env., Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota 
Fakultas Teknik, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.