TIMES MALANG, MALANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang membawa harapan besar, lahir dari kepedulian terhadap kualitas gizi peserta didik untuk mengurangi kasus stunting, sehingga anak-anak di sekolah tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga sehat secara fisik sehingga siap menerima pembelajaran dengan optimal. 

Tidak dapat dipungkiri, gizi yang baik adalah pondasi kecerdasan dan daya tahan tubuh, serta menjadi bagian dari investasi jangka panjang dalam membangun generasi emas bangsa. 

Namun dibalik cita-cita luhur itu, sekolah dan guru justru berada di persimpangan dilema. realitas di lapangan menunjukkan tantangan yang tidak sederhana. Menurut Jaringan pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Per akhir September 2025, mencatat telah ada sekitar 6.452 kasus keracunan menu MBG. 

Kasus keracunan massal akibat makanan gratis yang didistribusikan di beberapa sekolah menjadi alarm keras bahwa program ini masih memiliki celah serius. Guru dan lembaga pendidikan kerap berada pada posisi dilematis. 

Disatu sisi, mereka menyambut baik program yang mendukung keberhasilan belajar siswa. Mereka turut menanggung beban moral dan psikologis ketika siswa yang berada dalam pengawasan mengalami masalah kesehatan akibat konsumsi makanan tersebut.

Guru yang sejatinya berperan sebagai pendidik, secara tidak langsung juga dipaksa memikul tanggung jawab tambahan untuk mengawasi distribusi dan kualitas makanan. Padahal, aspek keamanan pangan lebih banyak menjadi ranah pihak penyedia, pengelola, dan pengawasan dari pemerintah daerah. 

Situasi ini memperlihatkan adanya tumpang tindih peran yang belum sepenuhnya jelas. Lembaga pendidikan pun berada dalam posisi rawan kritik, seakan-akan lalai dalam menjaga keselamatan siswa.

Dilema ini seharusnya menjadi refleksi bersama. Pertama, perlu ada standardisasi yang ketat terkait keamanan pangan, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan di sekolah. 

Kedua, pemerintah tidak hanya cukup dengan kebijakan populis berupa "gratis", tetapi harus menjamin kualitas gizi yang aman dan sesuai standar kesehatan. 

Ketiga, sekolah perlu dilibatkan dalam pengawasan, tetapi bukan sebagai penanggung jawab utama, melainkan sebagai mitra pengontrol bersama dengan dinas terkait.

Program makan bergizi gratis tetaplah program yang mulia dan layak dilanjutkan. Namun, keberlanjutannya tidak boleh mengorbankan keselamatan siswa. Guru dan lembaga pendidikan tidak seharusnya terus berada dalam dilema antara mendukung program pemerintah dan menghadapi risiko keracunan yang menimpa peserta didik. 

Sinergi lintas sektor mutlak dibutuhkan, agar program ini benar-benar menjadi jalan menuju generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing, bukan sekadar program yang berhenti pada slogan. (*)

***

*) Oleh : Iswan Tunggal Nokgroho, Guru SDIT IQRO.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.