TIMES MALANG, MALANG – Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi (ASPA) mulai menyusun road map untuk menghantarkan Indonesia menjadi negara kelas dunia di tahun 2024. Baik di bidang kepemimpinan, kelembagaan birokrasi, dan lain lain. Hal itu diucapkan ketua umum ASPA 2024 - 2029, Prof Andi Fefta Wijaya, yang baru terpilih dalam Kongres ASPA yang digelar di Universitas Brawijaya, Selasa (8/10/2024).

Pria yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UB ini mengatakan, Sebelumnya pada periode 2010 - 2025 kepengurusan ASPA  yang dulu bernama Persatuan Sarjana Ilmu Administrasi (Persadi) telah membuat roadmap untuk menuju dynamic  governance. Paradigma itu memang menjadi konsep yang sangat diinginkan pada waktu itu.

"Dalam prosesnya, karena beberapa kali asa pergantian kabinet, memang belum semua konsep ini bisa dijalankan, ada yang masih belum tercapai," ucapnya.

Berangkat dari hal ini, pada masa kepengurusan baru ini dia akan melanjutkan semangat kepengurusan sebelumnya dengan membuat sebuah road map baru untuk tahun 2025 - 2045.

"kami dari ASPA, termasuk saya secara pribadi mengusulkan agar road map kedepan itu bisa diimplementasikan oleh siapapun yang nanti akan melaksanakan fungsi di pemerintahan. Itu ada 4 periode mulai 2025 sampai dengan 2045," kata dia.

Dalam konsep yang akan dia susun, visi utamanya adalah menghartkan NKRI menjadi negara kelas dunia. "Sesuai dengan sasaran daripada visi kita, targetnya adalah kita sudah masuk kelas dunia dalam hal kepemimpinan maupun kelembagaan birokrasi dan lain lain pada tahun  2045," tuturnya.

Untuk menjadi negara kelas dunia, lanjut Prof Andy,  tentu ada indikator indikator yang harus dipenuhi, seperti indeks persepsi korupsi, indeks pembangunan  manusia, dan lain-lain, yang saat ini dia sebut masih berada di posisi stagnan.

"Seharusnya kedepan kita harus lebih baik lagi. itu beberapa ukiran memang kita lihat.
Tapi pada intinya kami sebagai ilmuan dan praktisi menyumbangsihkan pemikiran kita yang nanti akan dibahas dalam FGD. Dan harapanya akan berkontribusi kepada masyarakat kita agar lebih baik lagi," pungkasnya. (*)

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Dewan Pembina ASPA, Prof Fadel Muhammad mengatakan, tata kelola pemerintahan yang mereka harapkan kedepan yaitu tata kelola yang berparadigma kolaboratif.
"Kalau dulu itu old public administration, kemudian new public manajemen, kemudian paradigma baru yang kita usung adalah kolaboratif governance," ucapnya.

Dengan konsep itu, pemerintah pusat sampai daerah harus berubah total.  Pemahaman kolaboratif sendiri menurutnya adalah kerjasama antara pemerintah dengan seluruh stakeholder yang baik tanpa melupakan mereka.

"Jadi leadernya harus betul-betul fleksibel dan mampu menarik dan menyerap berbagai aspirasi yang ada. Sekarang ini kita hidup sudah seperti di kaca, orang luar bisa melihat dan mengerti kita secara terbuka," tutupnya. (*)